SHARE

METROPOLITAN – Setelah melalui tahap pembahasan hingga studi banding ke dae­rah lain, DPRD Kabupaten Bo­gor menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengesahan ini dilakukan saat badan legislatif dan eksekutif di Bumi Tegar Beriman mela­kukan rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Bogor, ke­marin.

Perda itu pun disahkan se­bagai payung hukum, pert­anda realisasi kenaikan tun­jangan bagi para pimpinan dan anggota DPRD Kabupa­ten Bogor. Pada September nanti, wakil rakyat akan me­nerima tunjangan baru se­suai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017.

Ketua Pansus Raperda Ke­naikan Gaji Dewan Kukuh Sri Widodo mengatakan, khusus bagi anggota DPRD kenaikan­nya hanya dua tunjangan, yakni tunjangan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Rp5.040.000.000 atau kenai­kan bagi satu anggota ditam­bah Rp8.400.000 untuk satu tahun. Kedua, tunjangan reses senilai Rp2.205.000.000 atau Rp14.700.000 per anggota ditambah tiga kali reses.

Menurutnya, yang berbeda dalam perda ini ada tunjangan tambahan bagi anggota DPRD yakni, tunjangan transpor­tasi yaitu Rp4.140.000.000 atau Rp7.500.000 per anggota untuk 12 bulan. Sementara seluruh mobil dinas ditarik Pemkab Bogor. Sedangkan bagi pimpinan anggota DPRD, ada kenaikan uang represen­tasi hingga tujuh kali lipat.

“Uang representasi itu hanya dimiliki pimpinan DPRD, saya sendiri tidak mengetahui no­minalnya. Kalau kenaikan bagi anggota hanya TKI dan Reses dan ada tambahan tunjangan transportasi saja,” katanya.

Kukuh mengaku, pihaknya hanya membuatkan payung hukum untuk mengatur dari Peraturan Pemerintah (PP) 18 tahun 2017 tentang Hak Keu­angan dan Administratif Pim­pinan dan Anggota DPRD.

“Terhitung sejak ditetapkan hari ini (kemarin), aturan itu sudah berlaku. Sehingga Sep­tember kita sudah menerima tunjangan baru. Keputusan nominal yang akan diterima itu tergantung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hitungan tunjangan juga di­sesuaikan status daerah se­dang, rendah dan tinggi. Kalau di kabupaten masuknya daerah tinggi,” bebernya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupten Bogor Ade Ruhandi mengakui, secara terinci no­minal tunjangan yang bakal diterima olehnya dan anggota DPRD akan diatur dalam Pe­raturan Bupati (Perbup).

“Kita sudah mengesahkan perdanya, tentu rinciannya diatur dalam perbup. Saat ini, kami tidak berbicara nominal, melainkan hanya penyesuaian aturan pemerintah yang lama dicabut karena adanya PP No­mor 18 Tahun 2017,” kata pria yang disapa Jaro Ade itu.

Dengan adanya kenaikan tunjangan, lanjut dia, seluruh anggota DPRD harus mening­katkan kapasitas bekerjanya dan memberikan pelayanan maksimal. “Yang pasti kita harus bekerja lebih keras, meski anggaran secara rinci belum kita ketahui karena itu diserahkan ke pihak ekseku­tif. Yang pasti kita tidak boleh mengabaikan hak kepen­tingan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, ber­dasarkan raperda yang dite­tapkan, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri uang representasi, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan jaba­tan, tunjangan keluarga, tun­jangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan lain, TIK, tun­jangan kesejahteraan bagi pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dan tunjangan reses serta tunjangan opera­sional yang dikhususkan bagi pimpinan.

(rez/b/els/py)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY