SHARE

METROPOLITAN – Kebijakan Pelaksana Tu­gas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Rakhmawati yang menerbitkan ratusan paklaring ternyata dila­kukan tanpa sepengetahuan Wali Kota Bogor Bima Arya. Orang nomor satu di Kota Bogor itu pun akan mempelajari langkah penerbitan paklaring yang dianggap surat pengunduran diri pegawai PDJT itu.

Bima juga mengaku akan mempelajari soal skema konsep yang dijalankan anak buahnya itu. dari Plt Dirut PDJT itu, termasuk soal ada paklaring pengunduran diri karyawan di sana,” ujarnya.”Nanti kita akan pelajari skema

Terkait permasalahan tuntu­tan dari karyawan PDJT soal gaji yang belum dibayar selama tujuh bulan ini, Bima mengaku penanganan soal gaji karyawan sedang dalam proses dan ber­jalan. “Kita koordinasikan opsi-opsinya. Saya menitip kepada Plt Dirut PDJT untuk berkomu­nikasi dengan karyawan. Soal gaji sedang dalam proses dan diupayakan agar segera dibay­arkan,” terangnya.

Sebelumnya, sejumlah pegawai PDJT mamaksa ingin bertemu Wali Kota Bogor Bima Arya se­telah dikeluarkannya 145 surat paklaring, Kamis (10/8). Terbitnya surat paklaring dinilai pegawai PDJT sebagai keputusan yang sepihak. Secara tiba-tiba, perem­puan yang juga kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor meminta 145 karyawan mengambil paklaring. “Kalau seperti ini seolah-olah kami di­paksa mengundurkan diri. Ala­sannya agar kami dapat men­cairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS. Tapi permasala­hannya, apakah nantinya apakah ada jaminan status kami tetap karyawan. Lantas bagaimana dengan gaji kami,” ungkap salah seorang karyawan PDJT, Hadi­nata.

Hal senada diungkapkan Ke­pala Bagian Satuan Pengawa­san Internal (SPI) Tri Handoyo. Menuruy dia, sejumlah pegawai PDJT masih bertanya tanya mengenai tujuan diberikannya paklaring yang disebut sebut sebagai formalitas itu. Kebija­kan itu tidak disertai jaminan resmi atau perjanjian hitam di atas putih meskipun hampir semua pegawai menandatan­gani surat pengunduran diri.

“Kalau menurut saya forma­litas itu tidak bisa apalagi saya tanda tangan di BPJS. Jadi ini masih jadi pertanyaan kami bagaimana untuk kedepannya, apakah kami tetap akan bisa bekerja apabila sudah men­gundurkan diri,” ujar Tri.

Karyawan juga khawatir se­telah membuat surat pernya­taan mengundurkan diri, sete­lah itu tidak bisa bekerja kem­bali di PDJT. Bukan masalah itu saja, karyawan juga memper­tanyakan soal gaji selama tujuh bulan yang belum diselesaikan sampai saat ini. “Kami masih mempermasalahkan gaji, mang­kannya kami datang ke kesini untuk bertemu Bima Arya langsung. Kami sampai hari ini masih bingung, belum ada keputusan apakah kami diru­mahkan atau bagaimana. Kalau dibiarkan nggak kerja dan tidak ada keputusan apa apa, artinya argo masih jalan dan kalau dihitung sampai hari ini sudah tujuh bulan,” bebernya.

Walau gagal bertemu wali kota, sejumlah pegawai ber­harap ada solusi terbaik teru­tama soal kejelasan gaji. “Untuk langkah selanjutnya kami menunggu hasil audiensi dengan wali kota serta plt direktur,” ucapnya.

(mam/b/els/py)

 

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY