SHARE

METROPOLITAN – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, HM Agus Mulyadi, mengaku belum mengetahui persis berapa sebenarnya besaran tunjangan transportasi bagi anggota DPRD Kabupaten Sukabumi. Karena hingga saat ini besaran tunjangan transportasi anggota dewan masih tahap harmonisasi pembahasan. “Saat ini kita belum mengetahui berapa besaran tunjangan transportasi anggaran DPRD, karena memang masih dalam tahap pengkajian,” kata Agus Mulyadi, saat ditemui seusai rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi di Pendopo Sukabumi, kemarin.

Setelah pengkajian, menurut politisi partai Golkar itu, maka konsep dan rancangan akan disampaikan ke Bupati Sukabumi yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan besaran sewanya itu. “Ini pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18/2017 tentang keuangan DPRD. Dan setiap anggota DPRD Kabupaten Sukabumi akan menerima uang tunjangan operasional yang dianggarkan APBD,” jelas Agus.

Dengan adanya aturan tersebut, dikatakan Agus, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi tidak lagi mendapatkan fasilitas mobil dinas. Dan di DPRD Kabupaten Sukabumi, ada beberapa anggota DRPD yang sudah mengembalikan mobil dinas mereka ke Pemkab Sukabumi dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Untuk pembayaran tunjangan transportasi anggota DPRD dibayarkan mulai agustus 2017. Tetapi, perhitungan besaran tunjangan transportasi tidak dilakukan di sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi, melainkan BPKAD. Ditambahkan Agus, untuk tunjangan transportasi hanya berlaku untuk anggota DPRD Kabupaten Sukabumi. Sementara, unsur pimpinan DPRD tidak menerima tunjangan transportasi, karena sudah mendapatkan fasilitas mobil dinas. “Ya, jadi untuk yang mendapatkan tunjangan transportasi hanya anggota DPRD saja, sementara untuk pimpinan tidak menerima tunjangan transportasi,” jelasnya.

(ade/hep/ram)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY