SHARE

METROPOLITAN – Kasus pembangunan Transmart yang diketahui belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun sudah membangun dua lantai membuat Ketua GP Ansor Kota Bogor Rachmat Imron Hidayat bereaksi. Menurut pria yang akrab disapa Rommy, Pemkot Bogor jangan memperpanjang daftar kebobrokannya dengan tidak bertindak apa-apa, terhadap proyek Transmart yang diketahui milik mantan menteri di era Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yaitu Chairul Tanjung ini.

“Ini jelas catatan buruk untuk semua dinas terkait di pemkot termasuk pimpinan tertinggi, karena kenapa ada bangunan yang berdiri di pusat kota bisa melenggang seenaknya melakukan pembangunan tanpa memiliki IMB,” tegas Rommy, kemarin.

Dari segi pengawasan dan penindakan, sambung Rommy, patut dipertanyakan dan diduga ada orang dalam di lingkaran Pemkot Bogor itu sendiri yang bermain.

“Saya duga, ada bermain dibalik pembangunan Transmart ini. Hal itu dilihat dari diamnya semua pihak saat pembangunan dilakukan, dan bereaksi setelah ramai di media massa kemudian disidak oleh walikota,” ungkapnya. Rommy menjelaskan, dinas terkait di pemkot jangan gegabah dalam mengeluarkan segala bentuk perizinan.

Terpisah, Ketua LSM Mitra Rakyat Jamal Nasir mengungkapkan, siapa yang bermain dibalik itu harus diadakan investigasi secara tuntas dan bagaimana mega proyek tanpa IMB ini bukan di hutan, tapi proyek tersebut di jantung Kota Bogor. Lalu bagaimana status tanah tersebut publik harus mendapatkan informasi secara utuh dan jangan sampai sudah bermasalah ribut-ribut.

“Ingat kasus TPAS Kayumanis belum ada amdal tanah sudah dibebaskan akhirnya nasibnya tidak jelas. Seharusnya DPRD mempertanyakan hal ini kepada Walikota sebagai mitra kerja. Perlu ditegaskan sebelum ada Transmart disana daerah banjir yang dampaknya ke perumahan Taman Sari Persada dan kampung Situ Asem Mekarwangi. Jika IMB saja tidak ada bagaimana dengan Amdal lingkungannya,” tegas Jamal.

Sebelumnya, tindakan Walikota Bogor Bima Arya yang menghentikan seluruh aktifitas pembangunan Transmart di Jalan KH Abdullah Bin Nuh, Kecamatan Tanahsareal, dipertanyakan, karena langkah Walikota itu dilakukan setelah Transmart melakukan pembangunan. Padahal sejak awal mulai pembangunan, Pemkot Bogor membiarkan dan tidak memberikan tindakan apa-apa.

“Ada apa dengan Walikota Bogor, kenapa baru menegur pembangunan Transmart, sementara pembangunannya sudah berjalan cukup lama, tidak mungkin kalau sebuah pembangunan tanpa pengusahanya belum berkordinasi dengan Walikota Bogor, sebelum dibangun. Ini sangat aneh sekali,” ungkap Ketua LSM PPLHI, Muhammad Nurman belum lama ini.

Kemudian, Pihak legislatif DPRD Kota Bogor terus menyoroti keberadaan Transmart. Komisi C bahkan meminta agar pihak investor secepatnya menyelesaikan perizinan-perizinannya. “Pihak investor harus komitmen menghentikan seluruh aktifitas pembangunan dan Pemkot Bogor juga harus konsisten mengawasi. Karena sudah dihentikan, maka pihak investor harus secepatnya mengurus perizinannya,” ungkap anggota Komisi C Yus Ruswandi, kemarin.

Banyaknya dorongan dari berbagai pihak agar setiap pengusaha maupun investor melakukan pelanggaran, diberikan sanksi berupa denda, Yus mengatakan, bahwa kaitan dengan denda itu harus diatur didalam Perda. Selama ini di Kota Bogor belum ada aturan mengenai denda bagi pelanggar Perda bangunan dan gedung atau IMB. Tetapi kalaupun di wacanakan soal denda itu, bisa saja dilakukan asalkan usulan denda itu dimasukan kedalam revisi Perda tentang bangunan gedung.

(ryn/b/els/py)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY