300 Kamar Pasien Gagal Dibangun

by -

METROPOLITAN – Suasana tegang mewarnai jalannya rapat paripurna di gedung DPRD Kota Bogor. Ini menyusul dicoretnya proyek kamar untuk pasien rawat inap di RSUD Kota Bogor.

Setelah beradu argumen, DPRD Kota Bogor terpaksa membatalkan rencana anggaran untuk pembangunan 300 kamar pasien kelas III RSUD Kota Bogor. Padahal, rencana itu telah dikawal sejak 2016 sehingga bisa dianggarkan kembali di APBD 2018 dengan total Rp103 miliar.

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor yang juga Wakil Banggar Sopian mengatakan, keuangan daerah hanya mampu menganggarkan Rp73 miliar.

“Nah ini kan beban buat kita untuk menganggarkan kembali, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan di bulan April 2017, karena pembahasan KUA-PPAS itu berdasarkan RKPD. Sedangkan permasalahan RSUD gagal lelang bulan Agustus, sehingga untuk balik lagi ya sulit, meski Banggar tetap mencari solusi agar RSUD itu tetap jalan, namun bukan melalui APBD,” katanya.

Sopian pun sempat merekomendasikan melalui kerja sama dengan pihak ketiga seperti yang terjadi di RSUD Bali. Selayaknya pinjaman, untuk membangun RSUD tahap II sekaligus III, namun mencicil selama sepuluh tahun. Jika dibebankan pada APBD Kota Bogor, totalnya Rp353 miliar cukup berat. Dengan rincian tahap II Rp103 miliar dan tahap III Rp250 miliar. “Kami harus lihat bagaimana konsep pengembangannya. Karena jika dibebankan Rp353 itu, berat. Masalah gagal lelang itu kan soal dokumen,” ungkapnya.

Sementara Sekretaris Komisi B DPRD Kota Bogor Anita Primasari Mongan menjelaskan, RSUD belum bisa dianggarkan dalam APBD 2018 karena ada beberapa tahapan proses penganggaran belum dilalui Pemkot Bogor.

“RSUD tidak bisa dianggarkan dalam APBD 2018 karena tidak ada dalam RKPD. Untuk dapat menganggarkan kembali di tahun 2018, harus mengubah RKPD. Untuk mengubah RKPD, jika sesuai dengan Permendagri 86/2017 Pasal 343 ada yang dengan evaluasi dan tanpa evaluasi,” bebernya.

“Kami sudah koordinasi dan konsultasi dengan Kemendagri dinyatakan bahwa RSUD tidak termasuk dalam keadaan-keadaan tersebut sehingga tidak bisa mengubah RKPD tanpa evaluasi,” tuturnya.

Anita menjelaskan, menurut Permendagri, Pemkot Bogor dapat mengubah RKPD asalkan pengguna anggaran menyanggupi untuk melakukan evaluasi. Namun, hal ini tidak dilakukan karena alasan waktu yang mepet.

“Seandainya saja Pemkot Bogor dapat lebih peka dan dapat mengantisipasi adanya perkembangan perubahan asumsi dalam pembangunan daerah akibat gagal lelang, maka seharusnya dapat diantisipasi untuk dapat melakukan perubahan-perubahan RKPD dari awal. Jadi tidak mepet-mepet begini waktunya. Saya pikir Pemkot Bogor lebih paham lah dengan hal ini, bahwa plan itu bukan cuma A saja yang dipersiapkan, tapi sampai Z dong, kan alphabet itu dari A-Z,” bebernya.

Menanggapi hal ini, Komisi D DPRD Kota Bogor Atty Soemadikarya menuturkan, dengan tidak dianggarkannya revitaliasi RSUD pada 2018, menjadi indikasi pemkot, baik wali kota dan TAPD, tidak memiliki komitmen terhadap kesehatan masyarakat dan tidak memiliki prioritas dalam melaksanakan fungsi anggaran untuk rakyat.

“Bisa dianggarkan kembali kok kalaupun tidak ada dalam RKPD karena ada dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, red). Pelayanan kesehatan itu kebutuhan dasar di atas prioritas, gagal lelang jadi kegagalan yang harus dievaluasi, dicari apa penyebab gagal lelang itu. Dampaknya jelas, pelayanan kesehatan masyarakat terganggu,” ungkapnya.

Politisi PDIP ini menambahkan, hal itu bisa terwujud jika ada kesepakatan antara wali kota dengan Ketua DPRD atas dasar rekomendasi dari Komisi C DPRD Kota Bogor. “Dengan kajian analisis yang dikirim RSUD kepada Wali Kota Bogor.  Tidak ada yang tidak bisa jika semua duduk bersama, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar rakyat yang membutuhkan. Salah satunya kesehatan. Harusnya tidak ada undang-undang atau regulasi yang mempersulit,” tuntasnya.

(ryn/b/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *