News, Sport and Lifestyle

Gakkumdu Jabar Pelototi Tahapan Pilkada 2018

METROPOLITAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat bersama Kejati dan Polda mulai bekerja mengawasi pelaksanaan setiap tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) Jabar 2018. Berbagai indikasi pelanggaran akan dicermati untuk mencegah terjadinya segala bentuk pelanggaran demi terlaksananya pilgub Jabar yang berkualitas. “Kita sudah mulai bisa bekerja. Soal sasaran, ya semua tahapan pilkada. Kalau ada yang melanggar ditindak,” kata Ketua Bawaslu Jabar, Harminus Koto, dalam Launching Tim Sentra Gakkumdu Jabar di Hotel Bidakara Savoy Homann, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung.

Menurut Harminus, pengawasan perlu dilakukan dalam setiap tahapan pilgub Jabar. Sebab dalam setiap tahapan tersebut, berbagai bentuk pelanggaran tetap rawan terjadi. Dia mencontohkan, pelanggaran yang kerap terjadi dalam tahapan pilgub Jabar yakni penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Bentuk pelanggaran dalam penetapan DPT diantaranya nama calon pemilih tidak tercantum di DPT hingga kasus munculnya pemilih fiktif dan ganda. Karena pelanggaran tersebut bisa dikategorikan menghalang-halangi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya dan memenuhi unsur pidana pemilu yang dapat diproses melalui Sentra Gakkumdu. “Jadi, kami tidak hanya bekerja pas saat kampanye dan pencoblosan saja, melainkan juga saat pencalonan,” ucapnya.

Harminus melanjutkan, masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran pilgub Jabar dapat melaporkannya kepada Sentra Gakkumdu. Meski pihaknya memiliki waktu lima hari untuk memverifikasi pelanggaran sebelum akhirnya disimpulkan, setiap laporan maupun temuan tersebut akan diproses melalui gelar perkara dalam waktu 1×24 jam sejak laporan diterima. “Dalam gelar perkara akan ditentukan, apakah memenuhi unsur pidana pemilu atau hanya pelanggaran administrasi. Jika pelanggaran administrasi, kami yang menangani. Tapi jika terdapat unsur pidana pemilu, langsung diproses melibatkan kepolisian dan kejaksaan,” imbuh dia.

Meski begitu, sambung Harminus, sesuai aturan perundang-undangan, pelaporan dibatasi waktunya hingga 7×24 jam. Jika pelaporan disampaikan melebihi batas waktu yang ditentukan tersebut, laporan tersebut dianggap kedaluwarsa atau dianggap gugur. “Kita harapkan masyarakat yang mengetahui adanya sebuah tindak pelanggaran langsung laporkan ke kita. Laporan beserta barang bukti yang otentik,” ujarnya.

(sin/ram)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *