METROPOLITANPanitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Bogor berencana akan mengeluarkan surat larangan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor. Sesuai aturan yang berlaku, aturan tersebut akan berlaku enam bulan sebelum pemungutan suara Pilkada 2018 dimulai.

Insya Allah minggu-minggu ini kami akan mengeluarkan surat terkait larangan enam bulan rotasi PNS,” kata Ketua Panwas Kabupaten Bogor Ridwan Arifin kepada Metropolitan usai pentikan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan (Kasek Panwascam) di Aula Dharmais.

Menurut Ridwan, larangan tersebut sesuai undang-undang yang berlaku. Pelarangan ini dkhawatirkan rawan titipan jelang Pilkada serentak 2018.

Enam bulan sebelum pemilihan itu memang tidak boleh ada rotasi, undang-undangnya seperti itu,” ujarnya.

Di samping itu, Panwas Kabupaten Bogor akan meminta bantuan untuk menyosialisasikan aturan-aturan ke seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bogor. Ridwan berharap PNS hraus tetap netral dan menjaga integritasnya.

Di tingkat kecamatan, kami juga sudah kumpul dengan sekcam juga, jangan sampai ke depan ada masalah agi, terutama dengan desa-desa yang menjadi titik berat kami,” terang Ridwan.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Burhanudin menegaskan, jika ada PNS di Kabupaten Bogor yang menyalahi aturan tentang Pilkada akan langsung diproses. Sanksinya cukup berat bisa sampai ke pemberhentian.

Kalau kami yang mengawasi dan menangani ini ada inspektorat dan BKPP jika ada PNS yang menyalahi aturan tentang pilkada. Sanksinya yang jelas bisa sampai pemberhentian, ada tingkatan-tingkatannya,” tandas lelaki yang akrab disapa Burhan.

(fin/b/ram/run)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here