News, Sport and Lifestyle

Pemkab Butuh Investor Bangun Jalur Puncak II

METROPOLITAN Keinginan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melanjutkan pembangunan jalur Puncak II dengan mengharapkan bantuan pemerintah pusat pupus sudah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih memprioritaskan pembangunan jalur Puncak I. Sehingga jalan alternatif sepanjang 48 kilometer itu membutuhkan dana segar dari investor.

Jalur Puncak II membentang kurang lebih 48 km, mulai dari Sirkuit Sentul (Bogor)-Babakanmadang-Hambalang- Sukamakmur hingga Pacet Istana Cipanas (Cianjur). Pada akhir 2015, proyek ter­henti setelah tidak mendapat alokasi pembiayaan dari Ang­garan Pendapatan dan Be­lanja Negara (APBN).

Pada 2012 ada alokasi dari dana APBN sebesar Rp40 mi­liar, kemudian pada 2013 se­besar Rp30 miliar. Sedangkan pada 2014 menurun menjadi Rp5 miliar. Sayang, kucuran dana APBN berhenti di 2015 hingga sekarang. Saat ini proyek garapan Kementerian Pekerjaan Umum itu baru sekitar 3,5 kilometer ruas jalan yang telah dilapisi aspal. Sisanya, hingga 30 kilometer ke depan masih berbentuk tanah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bap­pedaLitbang) Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah men­gatakan, jalur Puncak II buk­anlah jalan arteri primer yang menghubungkan antarpusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Maka dari itu, penyelesaiannya pun diserahkan kepada Pemerin­tah Provinsi Jawa Barat dan Pemkab Bogor.

Syarifah mengaku akan mem­bahas hal ini dengan Pemprov Jawa Barat terkait kelanjutan pembangunan tersebut. Ter­lebih DPRD Kabupaten Bogor meminta pemkab terus mela­kukan lobi. “Kita akan bahas dengan provinsi, Kalau me­mang tidak oleh pusat kita bisa lakukan dengan cara lain yakni dengan pihak ketiga,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Adang Suptandar me­nerangkan, proyek ini sudah dipersiapkan pemkab sejak awal dan harus diselesaikan. Apalagi Poros Tengah Timur menjadi jalan strategis pro­vinsi, walaupun yang diprio­ritas jalur Puncak I. Ia men­gharapkan adanya pemben­tukan tim lobi untuk meya­kini pemerintah provinsi bahwa pembangunan jalur Puncak II merupakan pembangunan yang sangat penting. “Pemkab di sini hanya sema­ta-mata melihat kepentingan perputaran ekonomi. Pem­bentukan tim lobi merupakan salah satu upaya meyakinkan pemerintah melanjutkan pembangunan ini,”bebernya.

Sebelumnya, pada tahun lalu Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, pembangunan jalur Puncak II mutlak untuk mengurai kemacetan di jalur konven­sional Puncak. Sehingga Pem­prov Jabar akan terus mengu­payakan agar pembangunan Puncak II terus dilanjutkan.

”Ini sudah jadi fokus Pem­prov Jabar dengan Pemkab Bogor untuk mengurai kema­cetan di jalur Puncak. Kami akan usulkan kepada Kemen­PU-Pera untuk mengaloka­sikan anggarannya. Sebab, untuk saat ini pemprov belum bisa menganggarkan pembangunan tersebut,” ujar Iwa.

Iwa juga menilai pembangu­nan jalur Puncak II sangat darurat jika melihat kondisi jalur Puncak dari kemacetan­nya yang semakin hari tambah parah. Terlebih dampak ke­macetan yang ditimbulkan tak hanya terjadi di Kabupaten Bogor, tapi juga di Kabupaten Cianjur. ”Kalau jalur ini sudah ada, akses dari Bogor menu­ju Cianjur akan lebih gampang, tidak harus berjam-jam,” te­rangnya.

Adanya sejumlah pihak swasta yang melirik jalur Puncak II untuk dijadikan jalan tol, ternyata sangat di­dukung Iwa. Sebab, pemerin­tah atau swasta membangun jalur Puncak II, yang penting jalur tersebut dapat dilalui. Sehingga mempermudah akses masyarakat dari Bogor menuju Cianjur ataupun se­baliknya.

“Saya sebagai warga Jawa Barat merasa jalur itu sangat dibutuhkan. Sebab macet di Puncak itu sudah terjadi setiap hari. Kami juga sudah bertemu dengan pemerintah pusat. Ka­lau misalnya tender investasi, kami akan siapkan prosedurnya,” paparnya.

(ads/c/els/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *