News, Sport and Lifestyle

Proyek Jalan Empang-Pancasan Diawasi Kejari?

METROPOLITAN – Amburadulnya proyek pengecoran atau betonisasi di sepanjang Jalan Aria Surialaga dari kawasan Empang hingga Pancasan terus menjadi sorotan berbagai pihak. Ketua LSM Pemerhati Pembangunan Lingkungan Hidup Indonesia (PPLHI), M Nurman, menyoroti permasalahan itu, karena pembangunan betonisasi jalan yang menggunakan dana APBD Kota Bogor itu menunjukan hasil tidak berkualitas dan membuktikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak kontraktor diduga tidak sesuai dengan spek pekerjaan.

“Baru seminggu jalan Empang-Pancasan sudah retak-retak, ini membuktikan kualitas jalan tersebut amburadul dan diduga ini tidak sesuai dengan spek pekerjaan,” tegas Nurman, kemarin.

Nurman juga mengungkapkan, apabila dalam pembangunan itu didapatkan ada indikasi pelanggaran hukum, maka Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, atau kepolisian harus turun tangan, untuk memberi efek jera bagi para penyedia jasa konstruksi dan dinas terkait, sehingga kedepannya pembangunan infrastruktur di Kota Bogor memiliki kualitas yang baik. “Kami meminta agar Kejari dan kepolisian segera turun tangan, karena hasil pekerjaan proyek pembangunan betonisasi jalan Empang hingga Pancasan itu tidak berkualitas. LSM PPLHI juga akan segera menyurati pihak Kejari dan Polresta Bogor Kota untuk segera melakukan penyelidikan atas permasalahan itu,” ucapnya.

Terkait permasalahan itu, lanjut Nurman, kepala dinas pupr kota bogor, kabid pembangunan, panitia lelang, dan pengawas, serta kontraktor pelaksana pekerjaan harus bertanggungjawab atas rusaknya kembali jalan tersebut. “Ini membuktikan panitia lelang, kabid Pembangunan dan Kadis PUPR Kota Bogor diduga telah keliru menetapkan pemenang tender pekerjaan jalan tersebut, sehingga hasil pekerjaannya seperti itu,” ucapnya. “Harusnya Dinas PUPR dan ULP, dalam menetapkan pemenang tender suatu pekerjaan, merupakan perusahaan yang profesional, capabel, serta memiliki kualifikasi dan track record yang baik,” tambahnya

Dengan kondisi jalan baru seminggu dibangun sudah retak-retak, LSM PPLHI juga mengatakan bahwa kemungkinan diduga dalam pembangunan jalan itu ada kolusi, antara Dinas dan pengusaha atau pihak tertentu yang berkepentingan dengan paket peningkatan jalan Empang-Pancasan tersebut. Hal ini berimbas terhadap kualitas jalan yang tidak sesuai dengan spek, mengingat kemungkinan realcost di lapangan jauh dibawah RAB yang telah ditentukan sesuai spek pekerjaan, sehingga kemungkinan dipaksakan dan hasilnya seperti itu.

“Wali kota Bogor dan DPRD Kota Bogor harus tegas, jangan hanya membongkar dan diperbaikinya, tetapi harus memblacklist perusahaan tersebut, karena pekerjaannya asal dan diduga tidak tidak sesuai spek. Dengan dibongkarnya kembali pembangunan jalan tersebut, jelas masyarakat pengguna jalan tersebut sangat dirugikan dan terganggu, karena pekerjaannya tidak selesai atau molor,” jelasnya.

Sementara itu, pihak kontraktor pelaksana pembangunan betonisasi, sudah melakukan pembongkaran pada beton yang mengalami kerusakan parah. Pembongkaran dilakukan di kawasan pertigaan lampu merah empang, namun sangat disayangkan, material hasil pembongkaran tidak langsung diangkut dan dievakuasi oleh pihak pekerja, sehingga masih ada di lokasi tersebut. Akibatnya, di kawasan Empang mengalami kemacetan parah, dan para pengendara harus mengantri ketika melewati jalan Empang tersebut.

(ryn/a/els)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *