News, Sport and Lifestyle

Soenmandjaja Uraikan Makan 4 Pilar MPR RI

METROPOLITAN – Sebagai anggota MPR, dan wakil Ketua Badan Pengkajian dan Ketatanegaraan MPR RI Soenmandjaja kembali melaksanakan tugas rutinnya, yakni menggelar Sosialisasi 4 Pilar MPR di Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, tepatnya di majelis taklim Nurul Aliyah, kemarin. Sosialisi empat pilar tersebut dihadiri juga Kades Waru Jaya, Sekretaris MUI Kecamatan Parung dan kaum ibu pengajian.

Soenmandjaja mengingatkan makna Pancasila yang merupakan hasil penggalian yang cukup lama dari para pendiri bangsa ini. Pancasila merupakan cerminan bangsa Indonesia yang sangat heterogen dan sangat majemuk. Pertama, Pancasila yang merupakan hasil pemikiran dan renungan yang sangat panjang para pendiri bangsa. Mereka berfikir keras di atas landasan apakah kelak bangsa Indonesia ini didirikan. Para tokoh bangsa seperti Bung Karno, Prof Soepomo, Muhammad Yamin dan para tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, ketua PP Muhammadiyah kala itu bersama-sama memberikan sumbangan pemikirannya. Maka terbentuklah BPUPKI, yang kelak dari hasil sidang-sidangnya melahirkan Pancasila.

“Pancasila merupakan cerminan bangsa Indonesia yang sangat besar yang terdiri atas berbagai suku bangsa, adat-istiadat, bahasa dan agama,” ujar lekaki lulusan Fakultas Hukum UIKA Bogor tersebut.

Kedua, lajutnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan disahkan sebagai Undang-Undang Dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun dalam perkembangan selanjutnya, karena kondisi tertentu pada 27 Desember 1949 Indonesia memberlakukan Konstitusi RIS, dan pada 17 Agustus 1950 berubah lagi, Indonesia kemudian memberlakukan UUDS 1950.

Akhirnya, Dekrit Presiden 5 Juli1959 kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. pada kurun waktu tahun 1999-2002, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 mengalami 4 kali perubahan (amendemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. “Demikian ia harus hafalkan. Tidak boleh disingkat dan utuh penyebutannya”, ujar lelaki yang terlibat dalam amandemen pertama Undang-Undang Dasar pada 1999 di era reformasi itu.

Ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Indonesia menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Ini merupakan bentuk yang paling ideal untuk bangsa Indonesia. Indonesia pernah di eksperimen dengan Republik Indonesia Serikat, federal namun gagal. Hanya dengan NKRI persatuan Indonesia bisa diwujudkan, karena sistem pemerintahan desentralisasi menjamin keefektifan jalannya pemerintahan dan kontroling terhadap bangsa dalam hal ini daerah yang sangat besar dan luas ini. Keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah bangsa yang besar dan luas wawasannya. Terbukti, sejak zaman Majapahit, bangsa ini sudah mengenal Bhinneka Tunggal Ika.

“Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma, karangan Mpu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14, “jelas wakil ketua FPKS MPR RI .

Ia menjelaskan, walau dalam buku Sutasoma (Purudasanta), pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan dan keanekaragam agama, namun itu sudah cukup memadai bahwa kesadaran berbhinneka Bangsa Indonesia sudah muncul sejak abad 14.

“Sungguh sebuah kekaguman tersendiri buat Bangsa Indonesia,” pungkas Soenman sebelum menyudahi acara Sosialisasinya di Kecamatan Parung.

(adv)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *