News, Sport and Lifestyle

Aspekindo: Kontraktor Beton Empang Bisa Dijerat Pidana

METROPOLITAN – Pengeco­ran sejumlah jalan di wilayah Kota Bogor yang diduga diker­jakan satu kontraktor pelaks­ana menjadi perhatian Aso­siasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Kota Bogor. Sebab, empat proyek betonisasi jalan yang dikerja­kan satu perusahaan termasuk bentuk monopoli yang bisa dipidana.

Menurut Ketua Aspekindo Kota Bogor Tumpal Panjaitan, tindakan monopoli yang dila­kukan dalam proyek pembangu­nan harus segera ditindak aparat berwenang, baik Ke­jaksaan Negeri Kota Bogor, kepolisian maupun inspekto­rat Kota Bogor.

Ia pun meminta aparat ber­wenang untuk segera turun tangan dalam permasalahan pembanfunan betonisasi di Kota Bogor, karena diduga ada tindakan monopoli dilakukan oleh salah satu perusahaan. ”Diduga ada monopoli dalam proyek betonisasi di Empang hingga Pancasan itu, karena ada pengakuan bahwa 4 proy­ek dikerjakam oleh satu kon­traktor pelaksana. Kalau itu yang terjadi, sama saja bahwa terjadi monopoli, jadi harus di usut sampai tuntas,” tegas Tumpal, kemarin.

Anggota Satgas Kadin inipun mengungkapkan bahwa dalam proyek pembangunan beto­nisasi jalan di Kota Bogor, tidak ada satupun perusahaan ang­gota Kadin yang mendapatkan proyek hasil lelang di ULP. Munculnya permasalahan pada hasil maupun kualitas pembangunan betonisasi, ha­rus diperiksa dan dilihat dari awal proses lelang di ULP. Ha­rusnya data lelang di ULP di­bongkar, agar diketahui dengan terang benderang, ada kejang­galan dalam proses lelang apa tidak.

”Sejak proses lelang harus diungkap ke permukaan, ka­rena hasil pembangunan itu tidak mungkin bermasalah apabila dari proses lelang nya sudah benar. Diduga ketika proses lelang itupun, ada per­mainan di ULP, jadi aparat berwenang juga harus segera memeriksa seluruh anggota ULP di Kota Bogor, periksa data data lelang 3 tahun terakhir, apakah itu semua sudah benar,” jelasnya.

Sebagai pengusaha, Tumpal juga mengaku prihatin dengan adanya permasalahan seper­ti pembangunan betonisasi di Empang. Tetapi hal itu tidak akan terjadi apabila semua proses dan tahapan pembangunan itu sesuai dengan aturan berlaku. ”Banyak sekali kejanggalan dan permasalahan yang timbul se­jak awal proses di ULP hingga proses pembangunan yang akhirnya bermasalah. Disini kuncinya aparat berwenang segera turun tangan melakukan pemeriksaan, apalagi hasil proyek pembangunan itu su­dah diserahkan 100 persen kepada dinas instansi terkait,” pungkas Tumpal.

(ryn/a/els)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *