Setahun Kejari Selamatkan Uang Negara Rp425 Juta

by -

METROPOLITAN – Sepanjang 2017 ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Sukabumi berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 425.832.789. Jumlah tersebut bersumber dari denda, uang pengganti, dan sitaan dari sejumlah kasus korupsi di Kota Sukabumi. Kajari Kota Sukabumi, Ganora Zarina, mengatakan bahwa uang tersebut bersumber dari penanganan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) penyalahgunaan dana bantuan pemerintah Dirjen Kementerian Pertanian RI dan uang pengganti dari salah satu kasus lama yang baru dibayarkan. “Dari kasus tipikor penyalahgunaan Dirjen Sarpras Kementan RI, kita mengamankan dua terpidana, masing-masing Endang Surahman dan Linang Gunarto, dari kelompok tani Harapan Karya. Kemudian dari terpidana atas nama Ihsan Rohmatullah kasus PD Waluya,” kata Ganora didampingi Kasi Pidana Khusus, Dede Sutisna, di kantor Kejari Kota Sukabumi, Jalan Perintis Kemerdekaan, kemarin.

Dari terpidana Endang dan Linang, kejaksaan menyelamatkan uang negara sebesar Rp 235 juta. Lalu Ihsan Rohmatullah, terpidana dari kasus korupsi PD Waluya, baru membayarkan uang denda pengganti Rp 190.332.789. “Untuk status penanganan tipikor sendiri mengalami kenaikan. Pada 2016 hanya empat penanganan, sementara tahun ini penyidikan sebanyak lima perkara, penuntutan sebanyak sembilan perkara dan eksekusi tiga perkara. Kita sudah mengantarkan para pelaku korupsi ini ke terali besi dan menerima konsekuensi atas perbuatan mereka,” tutur Ganora.

Ganora memastikan Kejari Sukabumi berkomitmen menampung setiap informasi terkait tipikor, baik itu dari masyarakat maupun media. Menurut dia, peranan media sebagai corong informasi publik sangat membantu aparat kejaksaan guna melaksanakan tindakan. “Kami membutuhkan partisipasi luas karena tipikor ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kami, tapi juga tanggung jawab kita semua. Pada tahun ini ada 14 orang yang sudah kita jerat dan jebloskan ke dalam penjara, tidak ada yang berstatus tahanan kota atau tahanan rumah. Semuanya kita masukkan rutan,” ujar Ganora.

Di tempat yang sama, Kasi Pidsus Kejari Sukabumi, Dede Sutisna, mengatakan ada sedikit kendala dalam penanganan kasus korupsi. Menurut dia, penentuan jumlah kerugian negara membutuhkan waktu dan terkadang hal itu mendapat sorotan dan dianggap lambat. “Jalur kita ialah ketika ada pengaduan, kita melakukan pengumpulan keterangan. Lalu pengumpulan data. Setelah itu kita lihat apakah ada unsur merugikan negara atau tidak, melawan hukum atau tidak,” katanya.

Setelah itu dilakukan perhitungan kerugian negara melalui BPKP atau BPK. “Hal tersebut terkadang memerlukan waktu. Yang pasti, kita berharap masyarakat melakukan pemantauan. Dalam setiap aduan, kita tetap akan melakukan penanganan secara profesional,” Dede menambahkan.

(bbn/de/ram)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *