2019, ANGGARAN GAJI DEWAN NAIK

by -

Persoalan jumlah kursi anggota DPRD Kota Bogor pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden 2019 secara otomatis akan menambah besarnya anggaran. Jumlah anggota dewan dari  45 menjadi 50 orang itu sejalan dengan jumlah penduduk Kota Hujan yang saat ini berjumlah lebih dari 1 juta jiwa. Sesuai Undang-undang Pemilu 2017 Pasal 191, daerah dengan jumlah penduduk 1  hingga 3 juta jiwa, harus punya wakil DPRD sebanyak 50 orang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menjelaskan, penambahan jumlah tersebut berpengaruh pada alokasi belanja tidak langsung gaji anggota dewan, meskipun dirinya pun belum menentukan soal penganggaran pileg tersebut. “Tapi kalau untuk gaji anggota dewan harus diperhatikan, karena ada penambahan jumlah dari 45 menjadi 50 kursi. Kaitannya juga dengan dana hibah bansos” katanya saat ditemui Metropolitan, usai Rapat Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2019, di Balai Kota Bogor, kemarin.

Selain itu, lanjut Ade, RKPD pun harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, harus ada sinergi dengan program pusat dan provinsi, meskipun daerah juga punya program prioritas, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). “Untuk penyusunan APBD 2019, bisa selesai lebih cepat, tidak seperti saat pengesahan APBD 2018 lalu yang molor hingga akhir tahun. Sementara ini kami coba buatkan pagu awalnya dulu. Nah nanti dalam Musrenbang, baru terlihat usulan-usulan yang diajukan SKPD,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Erna Hernawati menerangkan, RKPD merupakan dukungan anggaran yang wajib ada sebagai gambaran perencanaan keseluruhan di Kota Bogor. Hal ini sebagai gambaran awal, bagaimana  seluruh perencanaan diakomodasi. Paling lambat, sambung Erna, pada 29 Januari mendatang seluruh SKPD akan menyerahkan perencanaan ke Bappeda.

Sedangkan untuk program prioritas seperti melanjutkan Jalan R3 dan subsidi transportasi, kata Erna, pihaknya meminta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menyampaikan hasil kajian teknis yang dilakukan, sebelum mengajukan kebutuhan anggaran. “Dishub harus Ekspos dulu dari Dishub dulu. Kalau memang masih Rp76 miliar, apa dimungkinkan kalau tidak jadi dua tahun anggaran,” jelasnya.

Erna juga meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar menyampaikan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor, sebagai gambaran kasar kemampuan keuangan. “Pekan ini lah, disampaikan dengan target Rp570 miliar. Nanti seiring berjalan waktu, jumlah itu akan bertambah karena ada surplus pendapatan di tahun 2018 dan Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran, red) 2018,” tutupnya.

(ryn/c/els)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *