METROPOLITAN – Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Bogor memberi catatan selama proses pendaftaran pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Bogor 2018 yang dibuka KPU Kabupaten Bogor selama 8-10 Januari. Panwas meminta paslon segera memenuhi persyaratan yang belum langkap secepatnya sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Ketua Panwas Kabupaten Bogor Ridwan Arifin mengatakan, secara keseluruhan proses pendaftaran berjalan baik dan lancar. Namun, dirinya merinci ada beberapa paslon yang belum melengkapi sejumlah persyaratan. “Catatannya agar paslon melengkapi persyaratan yang belum lengkap. Yang dominan belum terpenuhi itu kebanyakan seperti surat pajak lima tahun terakhir dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Ridwan kepada Metropolitan, kemarin.

Waktu pendaftaran, berkas persyaratan tersebut baru berbentuk resi pengajuan. Penyertaan surat pengajuan seperti ini memang dibolehkan ketika pendaftaran, asal ketika masa perbaikan nanti surat pengajuan tersebut sudah dilengkapi dengan laporan yang dikeluarkan instansi terkait. “Yang dominan itu keterangan pajak, ada juga surat LHKPN dari KPK. Mungkin karena kesibukan dan lain hal, jadi belum selesai. Dan memang diperbolehkan asal ada surat pengajuan,” terangnya.

Ridwan berharap semua paslon dapat melengkapi kekurangan tersebut sebelum batas akhir masa perbaikan nanti. Untuk paslon perseorangan, Ridwan juga meminta dukungan perbaikan yang diserahkan ke KPU nanti benar-benar asli dukungan dari masyarakat. “Jangan sampai waktu penyerahan perbaikan nanti belum jadi juga berkas kekurangannya. Harapan kami semua selesai sebelum tenggat waktu yang telah diberikan saat masa perbaikan nanti,” ujarnya.

Berdasarkan pengumuman KPK melalui laman website-nya, baru ada tiga calon di pemilihan bupati (pilbup) Bogor yang namanya ter-input melaporkan LHKPN. Mereka adalah Ade Wardhana Adinata dengan total kekayaan Rp6,6 miliar, Gunawan Hasan Rp10,8 miliar dan Ficky Rhoma Rp1,2 miliar. Data tersebut diperbarui KPK pertanggal 12 Januari pukul 15:59:53 WIB. LHKPN menjadi salah satu syarat calon yang wajib dipenuhi.

(fin/b/ram/run)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here