METROPOLITAN – Sebagai kewajiban konstitusi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi dalam hal ini Bupati Marwan Hamami, Senin (22/1) menyampaikan nota pengantar penjelasan bupati mengenai lima rancangan peraturan daerah (raperda). Penyampaian dilakukan saat rapat paripurna di gedung utama DPRD Kabupaten Sukabumi, komplek perkantoran Jajaway, Palabuhanratu.

Kelima raperda tersebut yakni raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM). Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah (Perda) Nomor 10/2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23/2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 28/2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (IG), dan raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. “Kehadiran perda merupakan urat nadi pemerintahan daerah. Perda menjadi dasar hukum khususnya dalam usaha meningkatkan kemampuan daerah untuk mengelola dirinya sendiri dengan sumber daya yang dimilki,” kata Marwan kepada forum rapat mengawali penyampaianya.

Selain sebagai penyalur aspirasi masyarakat, kata Marwan, fungsi perda juga sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Diharapkan agar ke 5 raperda ini kiranya dapat dibahas dan dikaji bersama secara seksama dengan tetap memegang teguh asas Sparing Patner yang dijiwai semangat kemitraan yang bersifat profesional dan demokratis dalam upaya mewujudkan asas musyawarah dan mufakat dalam pembahasannya nanti,” harapnya.

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, HM Agus Mulyadi, dan didampingi tiga wakil ketuanya yakni Muhammad Jaenudin, Yusuf Maulana, dan Mansurudin.

(ade/ram)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here