Salah satu penyebab banyaknya kasus bangunan tak berizin di Kota Bogor karena belum adanya standar operasional prosedur (SOP) pada proses perizinan. Dari evaluasi Kementerian Koordinator Perekonomian, menginstruksikan pemerintah daerah untuk membentuk satuan tugas (satgas) khusus, demi melancarkan proses perizinan.

Laporan: Ryan Muttaqien

Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menjelaskan, beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sembilan kekurangan dalam pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada 2017. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pun langsung berbenah. Dari sembilan kekurangan tersebut, ada satu yang belum bisa diselesaikan yakni rekomendasi teknis. “Karena yang mengeluarkan izin itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Misalnya, yang berkaitan dengan sarana teknis, seperti Analisis Dampak Lingkungan,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Prosedur yang melibatkan beberapa SKPD tersebut, sambung Ade, menyebabkan proses perizinan butuh waktu lama dan cenderung tidak konsisten. Kondisi tersebut dianggap bisa menimbulkan ketidakpastian bagi warga yang mengurus perizinan, ataupun investor yang hendak menanamkan modal di Kota Hujan. “Itu (pembentukan satgas percepatan perizinan, red) memang sesuai instruksi presiden dan Menko Perekonomian. Satgas ini akan mengawal percepatan izin berusaha. Langkah awalnya, tim menginventarisir sejumlah izin yang masuk dan yang belum selesai,” ujarnya.

Sekda akan mengepalai langsung satgas tersebut, yang akan mengambil alih proses suatu perizinan yang melebihi batas waktu penyelesaiannya. “Sebagai ketua harian ada dari inspektorat, dan unsur DPMPTSP sebagai sekretaris. Tim masih menyusun strategi dan teknis pelaksanaan tugas,” ucapnya.

Ade menambahkan, ada delapan hal rekomendasi KPK yang sudah dipenuhi. Di antaranya transparansi informasi, ruang konsultasi, biaya reetribusi, penerimaan dokumen, mekanisme pembayaran, penelusuran status, pencetakan surat izin dan layanan pengaduan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang DPMPTSP Kota Bogor Rudi Mashudi mengaku, saat ini pihaknya tidak bisa menangani semua jenis perizinan. Ia menyebut ada 56 jenis perizinan yang ditangani, sedangkan 64 jenis perizinan lainnya masih ditangani dinas terkait. “Permasalahan perizinan, masih sering terjadi pada jenis perizinan di luar kewenangan DPMPTSP. Kan tidak semua SKPD yang menangani perizinan, punya SOP yang sama seperti kami. Nah hasil penilaian Ombudsman untuk perizinan di luar DPMPTSP itu nilainya rendah, ya karena belum ada SOP,” katanya.

Rudi menerangkan, satgas akan segera menggelar rapat dengan seluruh SKPD, dan akan mengklasifikasikan jenis perizinan yang ada, sehingga bisa segera dilimpahkan ke DPMPTSP. Meskipun, ada beberapa perizinan yang tidak bisa dilimpahkan. “Misalnya pembuatan kir, kan perlu alat khusus. Namun secara bertahap lah, semua akan dilimpahkan ke DPMPTSP. Pelimpahan seluruh jenis perizinan memang akan menambah beban kerja kami, mungkin saja perlu penambahan jumlah pegawai,” tutupnya. (ryn/b/els)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here