News, Sport and Lifestyle

Pengusaha Rafting Tantang Anggota Dewan

Caringin – Para pengelola usaha jasa wisata rafting (arung jeram) meminta kepada anggota DPRD Kabupaten Bogor tidak asal omong doang (omdo). Hal ini merespons ucapan Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil 3 Dedi Aroza yang menyarankan agar semua usaha jasa rafting di Caringin ditutup.

Pengelola rafting Alamanda, Imam, mengatakan, selama ini pihaknya selalu berupaya menempuh dan melengkapi segala perizinanan terkait usahanya di tepi Sungai Cisadane, Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin. “Semua kami tempuh, baik izin lingkungan, kelengkapan izin perusahaan, SKDU, SIUP, TDP, NPWP, PSDA, dan memohon perizinan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bogor. Namun anehnya, Dinas Pariwisata tidak bisa memberikan perizinan karena khusus untuk usaha wisata rafting belum ada aturannya,” ungkapnya.

Bahkan, kata Imam, pihak Disparbud mempersilakan kepada kami untuk tetap menjalankan usaha dengan perizinan yang telah dimiliki. “Nah, salah kami di mana sehingga harus ditutup? Usaha rafting di Caringin ini banyak. Nah, kalau sampai sekarang tidak ada aturannya dari Pemkab Bogor, yang salah kan Pemkab Bogor termasuk Anggota DPRD yang memiliki fungsi legislasi,” tegasnya.

Terkait tudingan bahwa pengelola rafting tetap beroperasi pada waktu shalat Jumat, Imam menegaskan bahwa hal itu perlu dibuktikan karena secara seksama karena pengelola rafting di Sungai Cisadane bukan satu dua. 

Kami tidak hanya berbisnis, akan tetapi kami juga peduli pada pelestarian sungai. Minggu ini kami berencana melakukan aksi bersih-bersih sungai dari sampah dengan melibatkan banyak pihak. Bahkan Alamanda punya program gratis dengan syarat wisatawan membawa kantong sampah dan mau bersih-bersih di Sungai Cisadane,” bebernya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Kabupaten Bogor asal Dapil 3 Dedi Aroza saat menghadiri Musrenbang di Kecamatan Caringin mengusulkan agar Pemkab Bogor menutup usaha rafting. “Makanya, kalau memang regulasi dari Dinas Pariwisata tidak jelas mengatur keberadaan usaha rafting, lebih baik usaha arung jeram ditiadakan,” papar Dedi.

Sementara, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Caringin, Minarso membenarkan, jika saat ini legalitas pengusaha rafting tidak jelas. Karena, belum ada regulasi di dalam Perda Pariwisata yang mengatur tentang usaha rafting tersebut. “Saya minta kepada Ibu asisten administrasi dan staf ahli Pemkab Bogor, untuk regulasi Perda Pariwisata agar memperjelas usaha rafting,” tukasnya.

(hb/suf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *