PNS DPUPR dan Disperindag Banyak yang Bolos

by -3 views

METROPOLITAN – Pada hari pertama masuk kerja pasca liburan akhir tahun, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasilnya, ada 69 PNS yang tidak masuk tanpa alasan yang jelas. Dari berbagai dinas yang ada, tercatat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) ‘menyumbang’ jumlah PNS bolos sebanyak masing-masing delapan PNS.

Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Karier BKPSDA Kota Bogor menerangkan, dari total pegawai yang ada di lingkungan Kota Bogor sebanyak 3.306 di luar PNS guru, 2.954 PNS hadir pada hari pertama pasca liburan tahun baru. “Secara umum, kehadirannya 95 persen. Yang tanpa keterangan ada 69 orang, sementara yang sakit 51 orang, izin 62 orang, cuti 67 orang, tugas belajar enam orang, dinas luar 17 orang, dan lepas piket lima orang. Memang ada beberapa yang belum melapor, yakni 11 kelurahan dan lima puskesmas,” katanya saat ditemui Metropolitan, kemarin.

Pada sidak kemarin, lanjut Heny, BKPSDA menerjunkan sepuluh tim yang disebar ke wilayah dan OPD di lingkungan Kota Bogor, ke 59 lokasi. “Semua dinas-dinas sudah didatangi, ada juga kecamatan, UPTD, dan kelurahan. Ya ada beberapa yang tidak kami kunjungi namun tetap harus melapor,” tandasnya.

Untuk sanksi, sambung Heny, akan sesuai dengan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. “Disiplin kinerja yang berjenjang, tergantung tindakan pelanggarannya. Kan kasi atau eselon empatnya juga. Berjenjang lah, awal teguran dulu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDA Kota Bogor Vetty Qondarsyah menuturkan, Kota Bogor masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) soal formasi jumlah PNS untuk 2018 ini. Pihaknya sudah mengajukan usulan jumlah PNS untuk tahun 2018 sebanyak 3098.

“Masih menunggu (dari kementrian,red). Yang paling banyak dibutuhkan memang di bidang pendidikan dan kesehatan. Kan kami tidak bisa seenaknya soal jumlah, karena sesuai dengan PP nomor 97 tahun 2000 perubahan PP 54 tahun 2003 tentang formasi kebutuhan PNS, yang ditetapkan kementerian. Jadi tetap kami masih menunggu dari kementerian. Salah satu faktornya mungkin melihat kondisi keuangan negara,” lanjutnya.

Selama moratorium, sambung Fetty, kekurangan PNS ini disikapi dengan berbagai tindakan, diantaranya menerima PNS pindahan, dan optimalisasi PNS yang ada. “Ya untuk pindahan memang tidak mudah karena ada skemanya, sedangkan optimalisasi PNS yang ada lebih kepada pola distribusi sesuai kebutuhan OPD,” tutupnya. (ryn/b/els)