Cisarua – Disepanjang aliran sungai Cisarua bangunan permanen terlihat berderet, Padahal, aturan Pemerintah tentang Garis Sepadan Sungai (GSS) sudah jelas dan nyata pasal per-pasalnya. Tak jarang, saat aliran sungai meluap, bangunan-bangunan tersebut menjadi sasaran derasnya air hingga mengakibatkan kerusakan.

Kendati demikian,bangunan disepanjang aliran sungai, jumlahnya terus bertambah, seperti terlihat di Desa Citeko, Kecamatan Cisarua.Bahkan, bangunan yang ada mempersempit lebar sungai. Menyikapi hal itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun Hijau, Sunyoto mengatakan, banyaknya bangunan disepanjang sungai karena Pemerintah Kabupaten Bogor kurang tanggap terhadap persoalan penataan tata ruang dan penegakan peraturan.

“Kalau saja dari dulu Pemkab tegas terhadap bangunan permanen dipinggir sungai, pastinya tidak seperti sekarang ini, kalau sudah banyak kan repot,”ujar Sunyoto kepada wartawan, kemarin. Dia juga mengatakan, Pemkab Bogor seharusnya mendorong kepada semua investor besar di wilayah Puncak dan sekitarnya, untuk menyediakan lahan 10 persen dari total luasan usahanya untuk perumahan rakyat, dan akhirnya keberadaan pelaku usaha bisa bermanfaat bagi warga.

“Buat aturan bagi para pengusaha untuk menyediakan lahan sepuluh persen untuk perkampungan warga,” pungkasnya. Senada, mantan anggota DPRD Kabupaten Bogor, Budi Burhanudin menambahkan, Menurutnya, kampung deret sepadang aliran sungai memang sudah menjadi ciri wilayah sejuk ini. Lemahnya penegakan aturan dari tingkat pemerintah akar rumput hingga ditingkat Pemkab menjadi pemicu masyarakat membangun rumah dipinggir sungai. “Masyarakat yang bangun rumah dipinggir sungai tidak pernah sama sekali mendapat teguran. Tidak ada larangan daerah steril yang dipasang pemerintah. Padahal setiap sungai meluap, mereka terus menjadi korban,” tandasnya.

(ash/b/suf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here