Deklarasi Damai Ajang Pembuktian Komitmen Para Paslon

by -

METROPOLITAN – Perhelatan deklarasi kampanye damai di Kota Bogor kemarin berlangsung meriah. Gor Pajajaran Kota Bogor menjadi saksi pasangan calon (paslon) dan tim kampanye tidak akan melakukan kampanye yang menyalahi aturan. Perhelatan ini pun dilakukan secara serentak di 171 daerah se-Indonesia yang menyelenggarakan pilkada serentak 2018.

Setelah menandatangani deklarasi kampanye damai, seremonial deklarasi ini juga ditandai dengan pelepasan balon dan burung merpati sebagai simbol kebebasan demokrasi. Ditambah, kegiatan pawai damai berkeliling ke sejumlah titik ruas jalan di Kota Bogor.

Komisioner KPU Kota Bogor, Bambang Wahyu, mengatakan bahwa inti dari kegiatan deklarasi kampanye damai ini dilakukan untuk membangun komitmen bersama dari seluruh paslon dan tim kampanye yang mengikuti bursa Pilwalkot Bogor 2018, agar dalam masa kampanye ini agar paslon dan tim bisa mengatur, menyusun hingga membuat strategi untuk melaksanakan kampanye yang damai, bermartabat dan bermanfaat bagi semua. “Jadi dilakukan untuk membuat komitmen bersama agar pilkada ini berjalan aman, damai dan tentram,” kata Bambang.

Menurut Bambang, untuk memperkuat komitmen itu, dalam kegiatan deklarasi damai ini dilakukan juga penandatanganan deklarasi damai dari seluruh paslon. Tujuannya, tak lain untuk menghindari tiga hal yakni kampanye anti hoax, kampanye anti sara serta kampanye anti politik uang. “Sudah kita lakukan dan kegiatan berjalan secara lancar,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Bogor, Yustinus Eliyas Mau, mengaku siap untuk mengawasi proses pemilihan umum yang damai sampai penetapan pimpinan baru untuk Kota Bogor. “Saya minta bersama-sama mengikuti aturan yang ada, agar proses pilkada berjalan damai dan tentram,” kata Yustinus.

Di tempat yang sama, Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bogor, Usmar Hariman, meminta seluruh unsur pegawai yang bernaung di Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, khususnya PNS, BLUD dan BUMD agar tidak terpengaruh ajakan dari paslon atau tim kampanye. Karena, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mereka bisa dikenakan sanksi. Mulai dari sanksi teringan, sedang hingga berat yakni pemberhentian secara tidak terhormat. “Kami juga meminta ke seluruh paslon dan tim kampanye untuk tidak mengajak ASN ikut berpartisipasi dalam kampanye ini,” pinta Usmar.

(rez/b/ram)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *