Sebagai salah satu program prioritas, membenahi sistem transportasi umum nyatanya masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang mesti diselesaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Program rerouting dan konversi angkutan umum kota (angkot) ke bus sedang Transpakuan Koridor (TPK), yang menjadi kebijakan andalan pun hingga kini belum optimal.

Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Agus Suprapto mengatakan, ada beberapa hal yang mesti dievaluasi agar pelaksanaan rerouting ini berjalan maksimal, diantaranya permasalahan operasional dan pengamanan di lapangan. Selain itu, badan hukum yang ditunjuk mengelola angkutan di TPK belum siap mendatangkan bus sedang, yang nantinya mengganti angkutan umum yang sekarang, mengisi trayek TPK.

“Rerouting ini kan permulaan dari program konversi angkot ke bus, karena belum bisa (dikonversi), yang penting trayek TPK-nya jalan dulu. Makanya diawali konsep 3:2 angkot di beberapa TPK, artinya tiga angkot jadi dua angkot dulu. Jalan bareng dengan trayek lama, sambil sosialisasi. Nah ini agak menimbulkan kendala, kurangnya pemahaman dari para sopir dan masyarakat,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Selain itu, lanjut Agus, jalur-jalur feeder yang mendukung angkutan TPK, yang melayani penumpang ke pelosok-pelosok, belum optimal dan menjadi evaluasi kedepannya. Walaupun, kendaraan yang ditunjuk leader TPK sudah ada, dan siap jalan. “Terlebih untuk feeder yang trayeknya perintisan, baru, harus terus sosialisasi kepada masyarakat. Trayek perpanjangan saja masih banyak kendala, misalnya yang ke Yasmin, itu kan perlu dievaluasi juga, selama ini sebagian besar tidak dilalui angkot, hanya ojek, harus lebih lanjut (sosialiasi), target Maret semua trayek feeder sudah jalan,” ujarnya.”

Selain itu, sambung Agus, ada beberapa badan hukum yang sebenarnya sudah siap menerapkan konversi angkot ke bus sedang, karena telah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Namun, yang sedikit menjadi kendala yakni belum adanya campur tangan dan kepastian subsidi dari Pemkot Bogor.

Dirinya berharap, pemkot bisa secepatnya memberi kepastian soal subsidi agar ada jaminan bagi badan hukum yang mengelola TPK. “Misalnya Kauber, mereka sudah siap karena sudah jalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk mendatangkan bus, namun karena belum ada kepastian dari pemkot, ini jadi kendala, soal jaminan subsidi, jaminan seandainya sepi penumpang, karena kan perlu biaya cicilan,” ungkapnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menjelaskan, dari evaluasi rerouting ini secara teknis harus terus dikaji, dan jangan sampai merugikan banyak pihak. Jika skema konversi angkot 3:1 (tiga angkot menjadi satu bus) dirasa berat bagi beberapa koridor, maka opsi skema 3:2 (tiga angkot menjadi dua angkot) menjadi realistis, nantinya kedepan bertahap jadi bus. “Kami juga akan mendiskusikan dengan Bagian Hukum dan Wali Kota untuk memberikan dukungan kepada badan hukum yang akan bertemu investor. Serta akan terus mengupayakan anggaran untuk subsidi,” pungkasnya.

(ryn)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here