Pembangunan Transmart lagi-lagi bermasalah. Setelaj di Jalan KH Abdullan Bin Nuh Yasmin, pembangunan pusat perbelanjaan di Jalan Tajur Kelurahan Pakuan Kecamatan Bogor Timur pun tak berizin alias bodong. Pengelola perusahaan ritel Chairul Tanjung ini diketahui membangun tanpa mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Alhasil, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor pun melayangkan surat teguran agar menghentikan aktifitas pembangunan sebelum turun izin.

Kepala Seksi Pengendalian Bangunan Disperumkim Kota Bogor Beni Iskandar menyatakan, dalam surat teguran Transmart diberi waktu empat hari agar tidak meneruskan aktifitas pembangunan apapun. Jika tidak, sambung Beni, pihaknya akan melimpahkan berkas ke Satpol PP untuk ditindak sesuai prosedur. “Hari ini (kemarin, red), sudah kami layangkan teguran pertama, harus dihentikan segala aktifitas. Sesuai prosedur, kalau belum punya IMB mah satu kali teguran, tidak diindahkan, langsung ditindak Satpol PP,” katanya saat ditemui Metropolitan di kantornya, kemarin.

Teguran tersebut, sambung Beni, merupakan hasil tinjauan ke lokasi, dimana saat itu sudah ada bangunan permanen, yang diperkirakan merupakan bangunan ruang kerja seperti ruang direksi. Pihaknya juga mengaku terus mengawasi lokasi pembangunan setiap harinya, agar tidak kecolongan. “Kami melihat eksisting dilapangan. Kami tegur soalnya sudah ada bangunan permanen. Ditindak sesuai tupoksi kami, dimana ada proses pembangunan, kami tanya izinnya bagaimana. Kalau ada izin, ya tunjukan, kalau tidak ya, baru kami lakukan tindakan,” ucapnya.

Beni menambahkan, sebelumnya juga Transmart Tajur sempat ditegur lantaran membangun batas di luar tepian yang seharusnya. “Jadi selokan nya ditutup, padahal kan itu tidak termasuk haknya. Tetapi sudah digeser lebih kedalam. Nah disitu baru ketahuan sudah membangun padahal belum ada izin,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bogor Heri Karnadi mengakui, belum ada limpahan berkas dari Disperumkim. Namun pihaknya sudah mengingatkan Transmart Tajur agar tidak melakuan pembangunan sebelum izin selesai. “Belum ada. Tapi anggota sudah cek ke lokasi. Tidak setiap hari sih, kan ada pengawas bangunan dari Disperumkim, mereka yang awasi. Tindakan dari kami ya seperti itu. Setelah muncul berita di media, walaupun belum ada limpahan, tapi kami sudah cek lokasi dan mengingatkan yang bertanggung jawab disana,” ucapnya saat dikonfirmasi.

Terpisah, Ketua Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono menjelaskan, pihak Transmart Tajur sudah memasukkan dokumen Amdal Lalin ke BPTJ, sebagai pengelola jalan nasional per 8 Februari lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen oleh tim evaluasi, sambung Bambang, masih terdapat beberapa kekurangan administrasi dan teknis dari dokumen yang diajukan pihak Transmart. “Jalan itu masuk jalan nasional, maka Amdal Lalin ke kami. Sudah masuk per 8 Februari lalu, namun karena ada beberapa kekurangan, kami sudah kirimkan surat penyampakan kekurangan dokumen sejak Selasa (13/2) pekan lalu ke pengembang Transmart Tajur. Kami masih menunggu kelengkapannya,” katanya.

DITOLAK WARGA

Pembangunan TransMart Tajur sebenarnya mendapat penolakan dari warga sekitar. Salah satu warga di Jalan Raya Tajur, Salim Abdullah mengaku tidak setuju dengan adanya Transmart di Jalan Tajur. Selama ini Jalan Raya Tajur sering terjadi kemacetan, bahkan setiap hari libur Sabtu dan Minggu, kemacetan di Jalan Tajur sudah tidak bisa ditahan lagi. “Sekarang saja sudah sering macet dan Jalan Raya Tajur salah satu jalan bagi para pengendara yang melintas ke arah Ciawi maupun puncak Cisarua. Kalau jalan ini sudah macet, gimana nanti ada bangunan Transmart. Kami tidak setuju dengan adanya bangunan supermarket di Jalan Tajur,” kata Salim, Selasa (30/1/18).

Kenapa demikian, lanjut Salim, sebab disepanjang Jalan Raya Tajur sudah banyak sekali bangunan bisnis komersial, ada Supermarket Ekalos Plaza Sukasari, ada cafe SLR, ada lokasi usaha Tas Tajur dan lainnya. Tidak adanya solusi maupun pembenahan penanganan jalur jalan dan transportasi di Kota Bogor, semakin menambah krodit kemacetan di Jalan Raya Tajur. Seharusnya Pemkot Bogor menyelesaikan dulu mode transportasi, seperti program konversi angkot atau rerouting angkot. Kemudian menyelesaian pembangunan Jalan R3 sebagai solusi terbaik mengalihkan kendaraan agar tidak semua fokus ke Jalan Raya Tajur. “Siapkan dulu infrastuktur jalan pendukung sebagai antisipasi kemacetan, serta selesaikan dulu program penanganan mode transportasi, agar tidak terlalu banyak angkot melewati jalan Raya Tajur. Kalau masalah itu sudah bisa ditangani dan diselesaikan, maka tidak apa apa ada bangunan bisnis komersial raksasa apapun di Jalan Raya Tajur ini,” tegasnya.

Sementara, tokoh warga Kelurahan Pakuan, rojik menilai, pembangunan Trans Smart di Jalan Raya Tajur dan masuk wilayah Kelurahan Pakuan, akan berdampak besar terhadap lalu lintas di Jalan Raya Tajur. Memang saat ini saja di jalan tajur kerap terjadi kemacetan karena jalan itu menjadi perlintasan pengendara dari berbagai penjuru wilayah. Seharusnya Pemkot Bogor mengkaji lebih mendalam kaitan aspek lalu lintas dan dampak dampaknya bagi masyarakat, kalau memang lebih banyak dampak dan mudhorotnya, lebih baik ditolak saja pengajuan perizinannya. “Jangan asal mengizinkan, Pemkot Bogor harus mengkaji secara keseluruhan, jangan sampai pembangunan itu nantinya merugikan seluruh masyarakat. Soal lalu lintas menjadi perhatian utama yang harus disikapi Pemkot,” jelasnya.

(ryn/c/els)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here