Laporan Dana Kampanye Nggak Tertib Bisa Gugurkan Paslon

by -

METROPOLITAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor telah menerima rekening dan laporan awal dana kampanye dari kelima pasangan calon (paslon) yang bertarung di pemilihan bupati (pilbup) Bogor 2018. KPU pun meminta kepada para paslon agar cermat dalam pelaporan dana kampanye lantaran jika tidak sesuai paslon bisa didiskualifikasi dari pencalonan.

Komisioner KPU Kabupaten Bogor Divisi Hukum, Erik Fitriadi, mengatakan bahwa laporan dana kampanye para paslon yang relatif terbilang masih kecil baru sebatas laporan awal. Ke depan, prosesnya masih cukup panjang kaena akan ada sumbangan-sumbangan dari perseorangan maupun lembaga. “Yang sekarang ini hanya baru menyampaikan rekening khusus dan dana awal kampanye. Nanti kan prosesnya ada sumbangan dana kampanye, baik dari perseorangan maupun dari lembaga. Perseorangan maksimal sumbangannya Rp75 juta, kalau lembaga itu Rp750 juta. Nah itu semua nanti dicatat dalam rekening tersebut,” kata Erik kepada Metropolitan, kemarain.

Untuk itu, ia meminta para paslon maupun tim cermat dalam melakukan pelaporan dana kampanye, baik pemasukan maupun pengeluaran. KPU melalui auditor dari lembaga akuntan publik akan melakukan audit untuk melihat kesesuaian laporan dana kampanye. Sebab, paslon yang laporan dana kampanyenya tidak sesuai bisa didiskualifikasi dari pencalonan. “Nanti ketahuan alur dana kampanyenya dan diaudit langsung. Kalau sesuai berarti bisa lanjut. Penyerahan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye itu tanggal 24 Juni, itu wajib. Kalau memang tidak diserahkan tepat waktu, maka paslon bisa didiskualifikasi,” paparnya.

Senada, Komisoner KPU Jawa Barat, Aang Ferdinan, mengatakan bahwa ada beberapa hal yang bisa menggugurkan paslon. Saalah satunya yang bersifat administratif yaitu soal dana kampanye.
“Kepada paslon yang sudah memiliki nomor urut, amanat dari kami jangan sampai nomor urut ini gugur, harus dijaga. Ada beberapa hal yang bisa membatalkan pencalonan, salah satunya yang berurusan dengan dana kampanye. Ini penting, jangan sampai hal administratif ini mengacaukan proses pelaksanaan pilkada,” tegas Aang.

Untuk itu, Aang meminta paslon harus betul-betul memperhatikan tahapannya. Menurutnya, laporan dana kampanye menjadi sangat penting karena berkonsekuensi membatalkan pencalonan.
“Jangan sampai di Bogor ada paslon yang dibatalkan pencalonannya hanya karena urusan dana kampanye yang tidak tertib,” harapnya.

Selaiin itu, Aang berharap pilkada serentak di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bogor, bisa memberi inspirasi bagi wilayah lain. Pilkada serentak harus menjadi sarana edukasi sehingga prosesnya harus bisa meningkatkan kualitas masyarakat, peserta dan penyelenggara pemilu.
“Kemudian juga pilkada ini harus jadi wahana wisata politik. Setiap peristiwanya harus bisa dinikamti setiap orang atau setiap elemen,” pungkas Aang.
(fin/b/ram)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *