Link Banner

METROPOLITAN- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Bogor menggelar rapat Evaluasi Revitalisasi Posyandu tingkat Kota Bogor. Rapat ini dilakukan terkait dengan evaluasi bantuan hibah revitalisasi Posyandu dari pemerintah Provinsi CC Jawa Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang dilaksanakan pada, Januari 2018,

Kepala DPMPPA Kota Bogor Artiyana Yanar Anggraeni mengatakan, semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan bantuan hibah revitalisasi Posyandu diharapkan pada Maret 2018 sudah selesai. Tujuannya, agar pada April 2018 sudah dapat menyampaikan laporan kepada Provinsi Jawa Barat.

Artiyana menyebutkan, 969 Posyandu yang memperoleh bantuan hibah revitalisasi Posyandu seharusnya sudah harus menyerahkan nomor rekening kepada DPMPPA Kota Bogor. Dari hasil evaluasi yang dilakukan tercatat ada sekitar 30 Posyandu yang belum menyampaikan nomor rekening.

Setelah dilakukan penelusuran mereka terkendala antara lain rekening yang tidak terlacak karena pergantian pengurus dan juga rekening yang sudah tidak aktif. Namun demikian setelah diberikan pengarahan mereka menyatakan siap dan akan segera melaporkan,”ujar dia. .

Rapat evaluasi dihadiri sekitar 100 orang yang terdiri dari ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan, Kelurahan, koordinator dari kader Posyandu se-Kota Bogor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat meminta agar bantuan hibah revitalisasi Posyandu diharapkan dapat melembagakan hasil-hasil kegiatan Posyandu dan dapat mengembangkan kegiatan Posyandu.

“Sehingga bisa meningkatkan Posyandu strata mandiri, multifungsi, ramah keluarga dan smart dalam rangka menuju Kota Bogor menjadi Kota Layak Anak (KLA),”kata Ade.

Untuk mencapai sasaran tersebut diharapkan adanya peningkatan peran Pokjanal Posyandu tingkat Kota, Kecamatan maupun Pokja Posyandu Kelurahan. Sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud. Ade juga mengingatkan bahwa dana revitalisasi Posyandu harus digunakan sesuai dengan ketentuan dan harus bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Dia mengimbau paling lambat pada akhir bulan April 2018 semua SPJ sudah masuk ke DPMPPA Kota bogor yang selanjutnya akan dilaporkan ke DPM-Desa dan BPKAD Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan laporan dari Pokja/Pokjanal Posyandu Kecamatan, strata Posyandu Mandiri di Kota Bogor baru mencapai 36 persen dari total sebanyak 969 Posyandu yang ada. Permasalahan yang sangat dirasakan untuk meningkatkan strata Posyandu menjadi strata mandiri adalah kurangnya dana sehat.

“Oleh karena itu, partisipasi ketua RW dan RT sangat diharapkan agar partisipasi masyarakat dalam meningkatkan dana sehat di Posyandu bisa dioptimalkan,”kata dia.

(*/feb/py)

Link Banner

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here