Maret, Disdukcapil Cetak 600 KIA

by -35 views

METROPOLITAN – Akibat belum beralihnya mengunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) versi 5 ke SIAK Versi 6,  milik Dinas Kependuduk dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor belum bisa membuat Kartu Indentitas Anak (KIA). Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor Otje Subagja mengatakan, pembuatan KIA di Kabupaten Bogor masih dalam tahap uji coba. Guna menjalan program tersebut diperlukan fasilitas pendukung yakni SIAK-nya harus versi enam sehingga bisa menghasilkan foto anak yang bagus.

Saat ini pihaknya masih mengunakan SIAK 5 dan sedang proses ke SIAK 6.  “Bisa saja dibuatkan KIA  untuk anak usai  0 sampai 5 tahun tapi  tidak pakai foto anak. Alangkah baiknya bila program KIA bisa di mulai dari 0 sampai 16 tahun,”katanya.

Ia menambahkan, perubahan SIAK versi enam direncanakan bisa rampung pada Maret 2018. Setelah itu, bisa langsung diujicobakan di wilayah Cibinong Raya. Untuk tahap awal, Disdukcapil bakal mencetak sebanyak 600 KIA.   “Kita akan  uji coba pembuatan KIA dari usia 0 sampai 16 tahun di  wilayah Cibinong Raya dulu sebanyak 600 kartu KIA,”katanya.

Keberadaan KIA sendiri sangat penting. Selain bukti identitas, ketika terjadi kecelakaan ataupun musibah lainya bisa di ketahui identitas korban dari KIA. Program KAI tersebut merujuk pada UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Administrasi Kependudukan. Rencananya Kemendagri mulai memberlakukanya pada 2016. Sedangkan elemen data pada kartu itu meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), tanggal lahir, nama, alamat dan anak ke berapa. “Selain sebagai identitas, KTP ini sekaligus bentuk pemenuhan hak anak, ,” tambahnya.

Ia menambahkan, masih banyak penduduk Kabupaten Bogor yang belum mendaftarkan diri beserta keluarganya dalam SIAK. “Dari data SIAK, kita belum bisa menerapkan KIA. Syarat pemberlakuannya, memiliki capaian akta kelahiran anak di atas 75 persen, sedangkan kalau dilihat dari data SIAK Kabupaten Bogor bisa menerapkan KIA. Tapi, catatan akta kelahiran kita di Kemendagri cuma delapan persen,” pungkasnya.

(ads/b/els)