News, Sport and Lifestyle

Panwaslu dan Gakkumdu Rampungkan Pembahasan Dugaan Dukungan Fiktif

METROPOLITAN – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bogor terus menelusuri dugaan ribuan dukungan fiktif yang dipalsukan salah satu pasangan calon (paslon) perseorangan yang maju di pemilihan bupati (pilbup) Bogor 2018. Hari ini, Selasa (13/2) Panwaslu bersama sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) merampungkan hasil kajian dan rencananya akan langsung diserahkan ke kepolisian. “Kajian sudah terakhir, malam ini (tadi malam, red) kami rapat terakhir dengan Gakkumdu terkait temuan dukungan fiktif yang sedang kami tangani. Setelah selesai, hasil kajian dan klarifikasi dari berbagai pihak yang telah kami lakukan akan diserahkan ke polisi besok (hari ini, red). Setelah itu penyelidikan ada di kepolisian,” kata Komisioner Panwaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin, kepada Metropolitan, kemarin.

Langkah Panwaslu yang konsisten menangani dugaan pemalsuan dukungan oleh paslon perseorangan ini mendapat apresiasi dari Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR). Peneliti Senior JPPR, Yusfitriadi, mengaku dugaan dukungan fiktif ini telah memenuhi dua pelanggaran hukum. Yang pertama pelanggaran pidana pemilu karena merekayasa identitas masyarakat dan membuat dokumen fiktif dalan rangka pemenuhan persyaratan pasangan calon. Yang kedua, unsur pidana umum karena diduga sudah memalsukan dan merekayasa dokumen negara. “Saya mengapresiasi sikap Panwaslu yang secara obyektif dan propesional menangani kasus dokumen fiktif dan rekayasa yang diduga dilakukan paslon Ade Wardhana –  Asep ruhiyat (AA). Panwas sudah akan mendorong kasus ini ke tahapan penyidikan,” kata lelaki yang akrab disapa Kang Yus.

Untuk ranah pidana pemilu, Kang Yus meminta Gakkumdu memprosesnya secara profesional dan objektif. Sementara untuk dugaan pidana, ia meminta kepolisian menepati janjinya mengusut kasus ini secara tuntas. “Panwaslu juga harus terus mengawal proses hukum ini, termasuk masyarakat. Semua harus mendorong penegak hukum baik dalam pidana pemilu maupun pidana umum untuk memproses dan mengusut tuntas kasus ini karena telah menciderai demokrasi dan melukai hati rakyat,” terangnya.

Sementara itu, calon bupati Bogor perseorangan, Ade Wardhana, mengaku proses temuan dugaan dukungan fiktif telah melalui proses klarifikasi. Lelaki yang berpasangan dengan Asep Ruhiyat ini berharap tidak ada masalah berarti dalam pencalonannya. “Pada prinsipnya kami calon perseorangan ingin semuanya berjalan baik. Panwaslu melaksanakan tugasnya dan KPU melakukan tugasnya, jadi kami semua sinergi,” ujar Ade Wardhana usai penetapan calon bupati dan wakil bupati Bogor 2018 di KPU Kabupaten Bogor, kemarin.

Saat ditanya alasan dukungan yang diduga fiktif bisa masuk, ia mengaku tidak tahu satu persatu dukungan tersebut. Menurut Ade, kondisi ini memang rentan bagi calon perseorangan lantaran relawan yang mengumpulkan dukungan begitu banyak. “Relawan kami terlalu banyak dan kami tidak bisa mengontrol satu persatu KTP yang ada, inilah kelemahan,” akunya.

Ade mengaku siap dan akan mengikuti apapun yang menjadi keputusan penyelenggara pemilu. Jika hasil pembahasan temuan tersebut masuk pidana, dirinya juga telah menyiapkan tim hukum untuk langkah selanjutnya. “Tentunya kami ada tim hukum yang akan mengambil langkah-langkah yang akan ditempuh,” tandas Ade.

Sebelumnya, KPU mencoret belasan ribu dukungan bapaslon perseorangan Ade Wardhana – Asep Ruhyat (AA) menjadi tidak memenuhi syarat (TMS) terkait adanya dugaan dukungan fiktif seperti temuan Panwaslu Kabupaten Bogor. Sesuai temuan Panwaslu Kabupaten Bogor, ada sekitar 15000 dukungan perbaikan yang diserahkan bapaslon A-A yang terindikasi fiktif alias palsu. Dukungan tersebut berasal dari lima wilayah yaitu Kecamatan Nanggung, Megemendung, Leuwisadeng, Pamijahan dan Tamansari.

(fin/c/ram)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *