Pasien BPJS Bisa Jaminkan KTP

by -8 views

METROPOLITAN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor memberikan kemudahan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya pasien dalam kondisi gawat darurat. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, keluarga pasien bisa menjaminkan KTP. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Medik RSUD Kota Bogor dr Eddy Darma.

Dalam memberikan jaminan, RSUD tidak pernah menuntut pasien untuk menyerahkan jaminan dalam bentuk tertentu. Misalnya STNK atau BPKB kendaraan, atau bahkan uang puluhan juta. “Tidak ada. KTP saja cukup, bahkan fotocopy pun bisa. Sampai urusan administrasi beres, baru dikembalikan. Tidak harus STNK atau apalah, KTP saja bisa kok,” ucapnya.

Kemudahan ini menyangkal info yang beredar terkait keharusan pasien memberikan jaminan STNK kendaraan sebagai jaminan. Seperti pemilik akun Facebook beinisial RZ yang menuliskan status keprihatinan terhadap RSUD Kota Bogor lantaran ada pasien Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang harus memberikan STNK sembari mengurus administrasi. “Sangat memprihatinkan, ketika saya bantu warga ke RS swasta, malah KTP saja cukup. Sementra di RSUD harus ganti umum, menyerahkan jaminan. Pasien yang menggunakan jamkesda harus pakai jaminan STNK mobil, memprihatinkan,” tuntasnya dalam laman tersebut.

Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Kota Bogor, dr Andi Tatat, menceritakan awal mula kronologis pasien asal Kecamatan Tanah Sareal itu yang datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD, Sabtu (17/2) dini hari. “Pasien datang pukul 02:00 WIB, masuk IGD, dengan keluhan keracunan pada kehamilan. Ini berat dan harus segera ditindak. Maka saat itu langsung masuk dan dilakukan operasi. Tidak ada jaminan di awal saat itu,” terangnya kepada Metropolitan, kemarin.

dr. Andi menjelaskan, diawal masuk, pasien melakukan rencana pengurusan di general consent menggunakan BPJS Kesehatan Mandiri dan bukan rencana menggunakan Jamkesda. Kata Andi, dalam menggunakan BPJS Kesehatan, ada klausul yang mengatakan selambat-lambatnya menyerahkan jaminan ke bagian administasi 3×24 jam. Jika tidak, maka akan langusng masuk ke pasien umum. Hal ini juga berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28/2014 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. “Nah, saat itu, sebelum masa perawatan selesai, pasien sudah bisa pulang, sudah sembuh lah yah. Tetapi belum menyerahkan berkas-berkas BPJS, makanya masuk ke pasien umum. Saat itu, kasir kan tahunya pake umum, pembayaran umum, memberikan jaminan sampai kepengurusan administrasi selesai, pakai jaminan,” terangnya.

Apalagi, sambung Andi, kejadian itu berada di akhir pekan, sehingga kepengurusan harus tertunda karena tidak ada pelayanan di Dinas Kesehatan (Dinkes) pada saat itu. “Ya kasir kan tidak terlalu tahu, tahunya itu pasien umum, karena sudah bisa pulang, tetapi belum lengkap berkas BPJS,” ujarnya.

(ryn)