METROPOLITAN – Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kota Bogor tampaknya tak mau ambil pusing dengan persoalan yang sedang dihadapi internal partainya di pusat saat ini. Meski KPU RI belum lama ini sudah merilis kedua partai ini dinyatakan tidak memenuhi syarat mengikuti pemilihan umum (pemilu) 2019, kader PBB dan PKPI di daerah masih tetap optimis partainya dapat lolos.

Seperti yang disampaikan Ketua DPC PBB Kota Bogor Subhan Murtadla. Menurutnya, persoalan seperti ini sudah biasa terjadi di tubuh partainya. Bahkan dapat dikatakan bahwa masalah ini tidak membuat PBB gundah gulana politik. Sehingga, saat ini partainya lebih fokus menyolidkan kader. “Bagi kader PBB, persoalan seperti ini sudah ‘kebal diuji’. DPC juga telah merapatkan barisan dengan memberikan informasi yang produktif kepada para pengurus kecamatan sampai ranting,” kata Subhan.

Dalam kesempatan ini, Subhan juga mendukung langkah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB untuk melakukan upaya hukum ke Bawaslu. Hal itu harus dilakukan karena ada ketidakadilan dalam keputusan yang dikeluarkan KPU RI berdasarkan informasi persoalan yang terjadi di Papua Barat. Dari hasil keputusan KPU Papua Barat, PBB dinyatakan memenuhi syarat. Namun, di KPU RI diputuskan lain. “Ini sebuah kejanggalan dan kejadian luar biasa. Bagi kami sebagai kader tetap akan menunggu keputusan akhir dari hasil gugatan ke Bawaslu. Kami memiliki keyakinan bahwa ketua umum akan segera melakukan langkah-langkah hukum,” ujarnya.

Hal serupa diutarakan Ketua DPD PKPI Kota Bogor Dody L Hakim. Ia berpendapat bahwa keputusan ini bisa ditetapkan karena ada kekurangan pada saat melakukan verifikasi. Namun, pada intinya kader PKPI di daerah masih meyakini bahwa partainya akan lolos dan bisa mengikuti pemilu 2019. “Kalau saya lihat, ini (seperti, red) tragedi di 2013. Pada waktu akhir, kita dinyatakan lolos. Tahun lalu (pemilu 2014, red) juga demikian,” kata Dody.

Dengan begitu, Dody meminta agar kader PKPI di Kota Bogor tidak panik dan tetap sabar menunggu kabar dari pusat. Biarkan persoalan ini diselesaikan langsung Ketua Umum (Ketum) PKPI Hendropriyono. “Kami percaya ketum tidak akan tinggal diam. Biar ketum yang ‘melobi’ di pusat,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Kota Bogor Siti Natawati mengaku tak mau banyak berbicara mengenai persoalan tersebut. Sebab, ia akan menunggu terlebih dulu hasil gugatan itu selesai. “Betul (menunggu hasil gugatan selesai, red). Intinya untuk tingkat Kota Bogor, PBB Memenuhi Syarat (MS), sementara PKPI Tidak Memenuhi Syarat (TMS),” singkat Siti.

(rez/b/ram/run)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here