News, Sport and Lifestyle

Pemimpin Berkualitas Lahir dari Pilkada Damai

Tak terasa, sebentar lagi kita akan melaksanakan pilkada serentak. Yakni pada 27 Juni 2018, di 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Kontestasi pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah memasuki gelombang ketiga. Biayanya diperkirakan sebesar Rp11,4 triliun. Di Kabupaten Bogor sendiri total dana yang dibutuhkan sebesar Rp144,2 miliar.

Sementara pilkada serentak gelombang kedua yang telah dilaksanakan di 101 daerah menghabiskan biaya Rp7 triliun. Ini jauh melampaui anggaran pilkada gelombang pertama yang menghabiskan dana Rp4,4 triliun di 269 daerah. Rangkaian ini merupakan proses menuju pilkada serentak nasional yang menurut rencana digelar pada 2024.

Landasan pelaksanaan pilkada serentak berdasarkan pada UU No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang merupakan revisi atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014.

Pilkada serentak merupakan reformasi sistem pilkada yang sebelumnya dilaksanakan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Pelaksanaan pilkada serentak merupakan usaha untuk mengakhiri ritual politik yang berlangsung sepanjang tahun. Namun, yang lebih penting lagi, pilkada serentak diharapkan menjadi solusi atas ongkos demokrasi berbiaya tinggi dari APBN dan APBD.

Hakikat dari proses pilkada merupakan upaya mencari pemimpin, yaitu kepala daerah yang memiliki kemampuan membangun dan memajukan. Bisa memaksimalkan sumber daya daerah demi kesejahteraan rakyatnya.

Dalam konteks era reformasi saat ini, masyarakat telah menjadi ‘penentu mutlak’ dalam melahirkan kepemimpinan lokal. Sistem ini diyakini bisa membentuk demokrasi yang kuat (strong democracy) dan memunculkan pemimpin eksekutif di aras lokal yang legitimite, representatif, dan responsif terhadap realitas lokal (wilayah) dalam bingkai NKRI.

Idealisme demokrasi dan identitas reformasi mesti menjadi nilai penting yang harus diperjuangkan dalam setiap momentum pilkada. Artinya, pilkada atau proses (tahapan) yang menyertainya haruslah bisa berdampak pada penguatan civil society.

Pilkada itu juga ibarat pesta nikah massal. Semua yang diundang ke “perjamuan” itu tentu tidak hanya terpesona pada pasangan-pasangan pengantin yang di-ayu-bahagia-kan tapi juga membawa harapan perubahan, kebaikan, dan kepercayaan (juga doa) agar keteladanan dan keberanian mengarungi tantangan demi tantangan tidak membuat mereka tercerai-berai bahkan ‘lupa diri” di kursi kekuasaan.

Dalam konteks pelaksanaan pilkada langsung, konstituen atau masyarakat pemilih harus menyadari bahwa “jalan pilih langsung” ini merupakan yang terbaik karena akan memunculkan kepala daerah yang berasal dari kehendak rakyat kebanyakan.

Partisipasi publik (pemilih) sangat menentukan pemimpin seperti apa yang akan lahir, maka hadir di TPS-TPS untuk memberikan hak suara penting, sebagai bentuk ikut mempertanggungjawabkan masa depan bersama.

Kita tentu prihatin dengan sejumlah PR besar yang menyelubungi pelaksanaan pilkada, seperti masih adanya kampanye hitam, kekerasan atau gesekan pilihan di akar rumput. Namun, optimisme harus tetap dinyalakan. Ketika semua memiliki komitmen partisipatif, maka tak ada kata pesimis yang masuk ke dalam aras demokrasi berbasis kompetisi terbuka seperti ini.

Berbagai fenomena noda pelanggaran atau kecurangan diseputar pelaksanaan pilkada yang berakhir di meja Mahkamah Konstitusi semestinya membuat demokrasi lebih matang. Praktek berdemokrasi kita harus lebih beradab dan jalan tengah penyelesaian konflik yang mungkin mengitarinya tidak destruktif.

Pilkada yang berkualitas akan melahirkan pemimpin daerah yang berkapasitas mumpuni. Dari mereka yang memiliki “keunggulan” itulah mungkin saja akan “estafet” atau hijrah ke etalase politik yang lebih besar dan menantang baik di level-level regional maupun nasional. Dan itu hanya dimungkinkan bila pilkada berlangsung damai dan bermutu sehingga mencetak kepala daerah yang representatif. Demokrasi lokal pun akan mengalami peningkatan signifikan dan stabilitas politik pemerintahan ditingkat lokal juga terwujud.

Oleh karena itu, mari kita ciptakan pilkada yang sejuk dan damai. Demi terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban. Selamat berdemokrasi! (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *