Satpol PP Geruduk Transmart Tajur

by -

METROPOLITAN – Pasca ditegur Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) karena membangun tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) beberapa hari lalu, proyek pembangunan supermarket Transmart di Jalan Tajur, Kelurahan Pakuan, Kecamatan Bogor Timur pun didatangi Satpol PP Kota Bogor, kemarin.

Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Bogor Danny Suhendar menjelaskan, pasukan penegak perda menggeruduk ke lokasi untuk memastikan agar perusahaan ritel milik Chairul Tanjung tersebut tidak melakukan pembangunan apapun, sebelum keluar izin. “Memang kami belum menemukan (adanya kegiatan pembangunan). Namun, pelaksana proyek sudah melakukan pembongkaran terhadap eks bangunan showroom dan Tajur Tas,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Selain kegiatan pembongkaran bangunan tersebut, lanjut Danny, pihak Transmart juga sudah mendirikan pagar pembatas lahan. “Kami juga menghentikan kegiatan penutupan saluran air utama, di sisi Jalan Raya Tajur. Langsung kami hentikan sampai, ada konfirmasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebab yang berkaitan dengan saluran air tupoksi Dinas PUPR,” imbuhnya.

Danny menambahkan, Satpol PP Kota Bogor juga sudah melayangkan surat panggilan kepada Transmart, untuk memberikan klarifikasi. “Sudah kami layangkan. Jadi tinggal menunggu klarifikasi mereka saja,” tandasnya.

Sebelumnya, pembangunan Transmart di Kota Hujan lagi-lagi bermasalah. Setelah di Jalan KH Abdullan Bin Nuh Yasmin, pembangunan pusat perbelanjaan di Jalan Tajur Kelurahan Pakuan Kecamatan Bogor Timur pun tak berizin alias bodong. Pengelola perusahaan ritel Chairul Tanjung ini diketahui membangun tanpa mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Alhasil, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor pun melayangkan surat teguran agar menghentikan aktifitas pembangunan sebelum turun izin.

Kabar soal itupun memancing reaksi berbagai pihak. Pasalnya, tak hanya kali ini perusahaan ritel milik Chairul Tanjung membuat gaduh lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat. Dia mengaku kecewa karena pelanggaran yang dilakukan pihak Transmart, dimana proyek yang dilaksanakan PT Wika Gedung itu belum mengantongi IMB alias bodong, namun sudah mulai melakukan aktivitas pembangunan.

“Kota ini sudah memproklamirkan diri menjadi kota jasa. Hanya saja, harus jadi kota jasa yang nyaman. Jadi jangan sampai buat gaduh di kota ini,” katanya kepada Metropolitan.

Ade menambahkan, melihat potensi yang dimiliki, investasi di Kota Bogor tidak mungkin dibendung. Apalagi untuk membangun di lokasi yang sesuai peruntukkannya. Namun, secara tegas dia meminta, agar para investor merampungkan perizinannya terlebih dahulu, baru melakukan aktifitas pembangunan. “Jangan coba lakukan kegiatan pembangunan sebelum ada izin. Jangan sampai membuat kredibilitas investor yang begitu hebat itu kurang bagus di mata masyarakat,” ucapnya.

Kenyataan itu, sambung Ade, sempat menimbulkan anggapan terkait rumitnya proses perizinan di Kota Hujan. Meski begitu, Ade menampik dugaan tersebut dan meyakini, semua yang berjalan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawahnya, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). “Malah, mungkin dalam waktu dekat ini, urusan rekomendasi-rekomendasi seperti itu tidak dibuat terpisah. Cukup kumpul satu hari saja di situ. Agar tidak ada kesan memperlambat (proses),” ujarnya.

(ryn/b/els)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *