Biaya Sertifikasi Terlalu Mahal

by -

METROPOLITAN – Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong agar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bisa lebih mudah mendapatkan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Pasalnya, dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini. Sertifikasi itu mutlak dimiliki agar produk lokal bisa bersaing dengan barang-barang produsen besar. Sayang biaya pengurusan sertifikasi itu mencapai Rp 20 juta. Nilai itu dirasa terlalu mahal bagi pelaku usaha mikro.

Ketua Forum UMKM Kabupaten Bogor, Hasan Haikal Thalib mengatakan, peningkatan SDM merupakan satu-satunya cara untuk dapat bersaing dalam MEA. Sehingga UMKM harus bisa memenuhi standarisasi seperti badan hukum, memiliki sertifikat halal, memiliki kemasan yang baik dan produk yang aman. “Itu hanya bisa diwujudkan dengan peningkatan kualitas SDM. Jangan sampai kita kalah dari negara tetangga di karnakan UMKM tidak memiliki sertifikasi SNI, ” ujarnya.

Haikal mengaku, dari 15 ribu UMKM yang terdaftar, 80 persen diantaranya masih aktif dan produktif. Kuliner dan fashion merupakan menjadi sektor yang dapat diandalakan di pasar bebas ASEAN. Sehingga dua sektor tersebut harus ditingkatkan Pemkab bogor. “Pakaian adat kita bagus dan menarik. Apalagi kuliner. Banyak sekali yang khas dari Bogor. Itulah yang jadi andalkan nanti,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor Jona Sijabat mengaku, untuk mendapatkan sebuah sertifikasi SNI. Pengusaha harus mengeluarkan dana setidaknya Rp 20 juta untuk satu produk. Di harapkan pemkab bisa membantu dengan cara memperingan biaya pengeluaran izin SNI yang nomilaknya cukup besar tersebut.

“Ya seperti sendal atau sepatu Ciomas. Itu kan sudah mulai banyak peminatnya. Nah ini perlu sentuhan pemerintah. Di zaman Pasar bebas ASEAN sertifikasi sangat penting,” bebernya.

Selain itu,lanjut Jona, sSertifikasi SNI juga bisa meyakinkan masyarakat supaya membeli produk asli Bogor. Karna dengan memiliki cap SNI, produsen juga bisa lebih leluasa dalam melebarkan bisnisnya.

“Sangat berpengaruh. Bagaimana cara untuk menarik kepercayaan konsumen akan produk lokal. Nah ini kita terus dorong agar Ibu Bupati memperhatikan pelaku UMKM,” kata Jona.

Terpisah, Bupati Bogor Nurhayanti menilai, selain SNI, kualitas SDM UMKM juga perlu ditingkatkan. “MEA tidak bisa kita hindari. Untuk meningkatkan kualitas SDM pelaku UMKM akan ada pelatihan nanti dibantu beberapa pihak swata juga,” kata Nurhayanti.

Ia pun mengambil positif dari adanya MEA ini. Yakni untuk meningkatkan daya saing produk lokal di kancah internasional. “Jangan berkutat di nasional saja. Harus bisa go internasional. Makanya mereka harus punya kemampuan bisnis dan inovasi dalam menciptakan produk berkualitas dan tentunya mampu berbahasa asing,” pungkasnya.

(ads/dik)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *