News, Sport and Lifestyle

Didemo, Kantor PD PPJ Mendadak Tutup

METROPOLITAN – Ratusan warga yang terdiri dari Koalisi Masyarakat Bogor, mahasiswa, LSM dan pedagang pasar, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ), Jalan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur dan Balai Kota Bogor, kemarin (12/3) siang. Sambil membentangkan spanduk, pendemo menuntut agar PD PPJ mencopot Kepala Bidang Ketertiban dan Keselamatan Kerja (K3) Haikal Mahri, serta meminta Plt Wali Kota Bogor Usmar Hariman untuk memberhentikan Syuhaeri Nasution sebagai Direktur Operasional (Dirops) PD PPJ.

Dari pantauan Metropolitan, para pengunjuk rasa memulai aksi di depan kantor PD PPJ, sejak pukul 13:00 WIB. Namun, tidak ada satu pun direksi yang menemui para pengunjuk rasa. Bahkan, kantor PD PPJ pun tertutup rapat, layaknya hari libur. Karena tidak direspon, para pendemo bergerak menuju Balai Kota Bogor, untuk melanjutkan aksi dan orasi. Di Balai Kota, para pengunjuk rasa diterima oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bogor, Arief Mustofa Budianto, untuk melakukan dialog di ruangan Balai Kota.

Koordinator Koalisi Masyarakat Bogor Asdar Pratama mengatakan, pernyataan oknum pegawai PD PPJ dianggap mencemarkan nama baik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan PDPPJ sebagai salah satu BUMD milik Kota Bogor. Dia menambahkan, ucapan tersebut bisa disebut sebagai pelanggaran berat disiplin kepegawaian. “Pernyataan mereka di media beberapa waktu lalu ya tidak etis. Mereka bertingkah laku arogan dan menebar fitnah, dengan pernyataan tendensius kaitan polemik Pasar Induk Tekhnik Umum (TU) Kemang, yang menuding Plt Wali Kota Usmar Hariman main mata denga pengusaha PT Galvindo Ampuh,” katanya kepada Metropolitan, kemarin (12/3).

Dirinya juga mengancam, akan beraksi kembali dengan mengirimkan massa yang lebih banyak, jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. Selain itu, mereka juga meminta pertanggung jawaban akuntabilitas kinerja direksi PD PPJ, serta menuntut penyelesaian polemik Pasar Induk TU.

“Kami tidak ingin nasib PD PPJ seperti BUMD yang lain, seperti PDJT (Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, red) yang bangkrut. Orang-orang seperti ini harus didepak, hanya jadi parasit saja. BUMD itu milik rakyat, bukan pribadi atau golongan,” tegasnya.

Sementara Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bogor Arief Mustofa Budianto mengatakan, dalam dialog dengan pengunjuk rasa, dirinya sudah menampung aspirasi dan keinginan warga, serta akan disampaikan kepada Plt Wali Kota Bogor. “Saat ini (kemarin, red) beliau sedang rapat. Jadi saya ditugaskan menerima para pengunjuk rasa. Tapi tuntunan mereka sudah saya tampung dan akan segera dilaporkan kepada plt wali kota, untuk ditindak lanjut,” paparnya.

Menanggapi aksi ini, Direktur Operasional (Dirops) PD PPJ Syuhaeri Nasution tidak mau banyak memberikan komentar. “Untuk saat ini, belum bisa memberikan keterangan. No comment lah,” kata saat dikonfirmasi via telepon seluler.

Senada, Kepala Bagian Ketertiban dan Keselamatan Kerja Haikal Mahri pun enggan memberikan tanggapan soal tuntutan massa, yang ingin dirinya dicopot sebagai pegawai PD PPJ. “Direksi memerintahkan saya tidak tanggapi dulu, tapi jelas lah ya arah demo nya,” pungkasnya.

(ryn/dik/d)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *