METROPOLITAN – Sebagai wilayah rawan bencana, provinsi Jawa Barat diharapkan punya skema pencegahan dan penanggulangan bencana yang baik, sehingga dapat menekan angka resiko yang ditimbulkan. Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia, Badan Informasi Geospasial (BIG), di Jalan Raya Bogor Km.46, Kelurahan Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berkomitmen melaksanakan tugas pemerintahan di bidang geospasial, berupa menyiapkan pemetaan, maupun penyebarluasan data informasi geospasial, yang berkaitan dengan kebencanaan.

Anggota Komisi VII DPR-RI Joko Purwanto memberikan apresiasi terhadap fungsi utama BIG tersebut. Menurutnya, pemetaan data informasi kebencanaan menjadi penting manfaatnya, karena bisa menekan segala resiko yang terjadi akibat bencana. Selain itu juga bisa digunakan dalam memetakan daerah mana saja yang punya potensi kebencanaan tertentu.

Jelas fungsinya, sebab dalam data pemetaan yang dimiliki BIG itu kan diantaranya ada tapal batas, daerah mana saja yang punya potensi bencana, dan lainnya. Ini tentu jadi nilai positif dalam memudahkan kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, khususnya, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), karena ada data kongkrit, berbentuk peta, yang bisa diinfokan kepada petugas dalam persoalan kebencanaan daerah,” katanya saat ditemui Metropolitan, dalam acara bertajuk ‘Diseminasi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Data dan Informasi Geospasial Dalam Mendukung Pembangunan Kota Bogor’, di Hotel Royal, Jalan Ir H Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, kemarin (19/3).

Politisi PPP ini menambahkan, menjadi tugas Komisi VII yang membidangi sumber daya mineral, riset teknologi dan lingkungan hidup, dalam mewadahi kegiatan yang dilakukan lembaga seperti BIG, dalam memberikan informasi kepada masyarakat. “Sebab banyak fungsinya. Masyarakat harus banyak tahu tentang BIG supaya bisa mendapatkan banyak informasi di bidang geospasial,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama BIG Titik Sukarwati menjelaskan, pada intinya BIG bertugas menyiapkan informasi geospasial seperti peta dasar tematik, dan penyebar luasan data informasi. Dia menambahkan, BIG merasa punya tanggung jawab memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat, salah satunya dalam hal kebencanaan.

“Acara ini diinisiasi Komisi VII DPR-RI, agar kami dekat dengan rakyat, dimana kemanfaatannya bisa dirasakan langsung. Masyarakat bisa sadar bahwa ada info geospasial, ada peta, ada aset-aset yang harus dijaga. Kami juga menggandeng lebih dari 50 kabupaten kota, bersama komisi VII, untuk mencapai tujuan tersebut,” ungkapnya.

Dalam hal pemetaan kebencanaan, kata Titik, pihaknya menggandeng BPBD pemerintah setempat, dalam mendukung data, berupa peta, yang dapat digunakan untuk membantu mengambil tindakan saat terjadi bencana. “Sifatnya supporting. Diantaranya untuk mengetahui lokasi, dimana koordinatnya, berapa kilometer jangkauannya, bagaimana proses evakuasi bisa dilakukan. Nah, itu bisa didapat dari data informasi geospasial, misalnya dalam bentuk peta digital. Itu yang bisa kami informasikan,” ujarnya.

Titik pun berharap, keberadaan BIG di masyarakat bisa memberikan manfaat dalam menyajikan data informasi geospasial. “Sebab, dari data yang kami punya, banyak fungsi yang bisa kami berikan, diantaranya juga dalam menjaga aset-aset daerah, agar masyarakat juga mengetahui,” tutupnya.

(ryn/dik/d)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here