Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bogor mencatat adanya penambahan pelanggaran kampanye yang melibatkan kepala desa (kades). Hingga kemarin sudah ada delapan kades yang dilaporkan ikut serta dalam kampanye salah satu pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Bogor. 

 

Komisioner Panwaslu Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, tingkat kepatuhan kandidat dalam melibatkan pihak-pihak yang dilarang seperti aparatur sipil negara (ASN) perlu terus diperhatikan. Sebab, hasil temuan, masih banyak kepala desa yang ikut terlibat saat kegiatan kampanye. “Hingga saat ini, sudah ada sekitar delapan kepala desa yang dilaporkan terkait kehadiran dan keikutsertaan dalam proses kampanye,” ungkap lelaki yang akrab disapa Burhan saat diskusi publik di Graha Pena Radar Bogor, belum lama ini.

 

Selain itu, tingkat kepatuhan kandidat terkait aturan APK juga masih dianggap kurang. Ada beberapa temuan pelanggaran APK di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. Diprediksi, jumlahnya mencapai hampir ratusan pelanggaran.  “Terkait pelanggaran, lebih pada tingkat kepatuhan para kontestan pilkada terhadap aturan yang ada. Di beberapa kegiatan kampanye, ada beberapa temuan pelanggaran. Misalnya APK, kalau dihitung dari 40 kecamatan, sudah hampir ratusan pelanggaran APK,” kata Burhan.

 

Menurutnya, KPU telah mengatur terkait APK mulai dari ukuran, jumlah, desain hingga lokasi penempatan. Sementara di lapangan, banyak APK yang tidak sesuai dari aturan tersebut. Karena pemasangan sudah mulai dilakukan sejak dua minggu belakangan, Burhan telah menginstruksikan ke panitia pengawas kecamatan (panwascam) dan panitia pengawas lapangan (PPL) di tiap desa/kelurahan untuk menertibkan APK yang tidak sesuai dan melakukan koordinasi.

 

“Banyak desain APK yang tidak sesuai. Ada juga masalah lain, APK yang disiapkan KPU banyak juga yang rusak. Kami sudah sampaikan desain resmi dari KPU ke panwascam dan PPL, jadi kalau ada APK yang tidak sesuai jumlah, tidak sesuai desain, penempatan dan lainnya bisa ditertibkan,” kata Burhan.

 

Untuk meminimalisasi segala potensi pelanggaran, Burhan mengajak seluruh elemen masyarakat ikut berperan aktif mengawasi jalannya pilkada. Keterlibatan masyarakat daam pengawasan menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan pilkada berintegritas demi menghasilkan pemimpin berkualitas. “Kami terus melakukan pengawasan dengan segala potensi yang ada, kami juga meminta seluruh elemen ikut mengawasi pilkada sehingga potensi-potensi pelanggaran bisa terus diminimalisasi,” katanya.

 

Sebelumnya, hingga awal Maret lalu, dugaan keterlibatan kepala desa (kades) dalam kampanye Pilbup mencapai enam laporan yang ditangani Panwaslu Kabupaten Bogor. omisioner Panwaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmasyah mengatakan, keenam laporan tersebut berasal dari sejumlah wilayah seperti Ciawi dan Ciseeng. Meski demikian, dari enam laporan tersebut, lima di antaranya tidak terbukti memenuhi unsur pelanggaran pidana sehingga kasusnya tidak bisa dilanjutkan. “Laporan yang masuk ke kami ada enam. Mereka sudah dimintai keterangan. Tiga di Ciawi dan dua lainnya sudah selesai prosesnya di sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) (2/3), dan keputusannya berdasarkan bukti dan saksi-saksi, memang tidak memenuhi unsur pidana dan tidak bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Yang selanjutnya masih dalam proses,” kata Irvan yang juga menjabat Ketua Gakkumdu.

(fin/c/els)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here