METROPOLITAN – Polemik soal pembangunan pusat perbelanjaan retail Transmart di Jalan Tajur Kelurahan Pakuan Kecamatan Bogor Selatan menyita perhatian banyak pihak. Mengingat, Jalan Tajur merupakan jalan utama yang memilik kepadatan kendaraan tinggi. Sehingga keberadaan perusahaan milik Chairul Tanjung itu disinyalir akan membuat jalur semakin padat dan krodit. Samai sekarang belum ada rekomendasi soal Amdal Lalin Transmart dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), selaku pengelola jalan nasional. Diperkirakan kehadiran parkir di mall tersebut akan membuat jalan semakin krodit.

“Rekomendasi Amdal Lalin jadi kunci. Sekarang kami belum bisa justifikasi, sebab diatas kertas belum legal. Belum bisa dikatakan apakah harus dua pintu masuk, satu pintu masuk, harus ada jembatan layang, dan sebagainya. Kami belum tahu sebelum ada kajian lalin yang lebih paripurna,” kata Plt Wali Kota Bogor Usmar Hariman kepada wartawan.

Menurut mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor ini, solusi yang memungkinkan diantaranya meningkatkan Satuan Ruang Parkir (SRP) dari yang disarankan, yakni 20 persen dari tennant. “Kalau bisa lebih lah. Misalnya ada 500 tennants, area parkirnya harusnya 500 juga. Jadi tidak ada penumpukan kendaraan yang masuk ke dalam mal. Meskipun, dengan SRP 100 persen seperti itu pun, bisa saja tetap menambah krodit Jalan Tajur,” ungkapnya.

Jika memang nantinya rekomendasi Amdal Lalin sudah keluar, sambung Usmar, akan dijadikan pedoman yang dipakai sebagai landasan pengkajian ulang. “Beban kendaraan di Tajur mah berat, tidak bisa sembarangan. Jika itu turun (rekomendasi BPTJ, red). Itu akan kami pakai untuk kaji ulang, karena keputusan utama tetap di kami. Kalau rampungnya rekomendasi itu empat bulan kedepan, ya ada di saya,” terangnya.

Terpisah, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Bogor Theofillio Francinio Freitas menerangkan, pihaknya sudah memberi beberapa masukan kepada BPTJ soal rekomendasi Amdal Lalin, diantaranya masukan agar jalan keluar masuk mal tidak satu akses, melainkan melalui jalur yang berbeda. Hal itu, sambung Theo, salah satu solusi agar beban kendaraan di Jalan Raya Tajur tidak terlalu berat dengan adanya mal ini.

“Masukannya seperti itu. Jadi kepadatan masuk ke mal tidak mengular ke jalan raya. Kalau sudah mengular, ya bakal nambah krodit itu Jalan Tajur. Bisa masuk atau keluarnya lewat Perumahan Pakuan,” tutupnya.

Soal Penyegelan, Satpol PP Belum Terima Limpahan Berkas Dari Disperumkim

Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Danny Suhendar menyatakan, hingga kini pihaknya belum mendapatkan limpahan berkas dari Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) soal pembangunan pusat perbelanjaan Transmart Tajur tersebut.

“Belum ada (limpahan dari Disperumkim, red). Selain itu, sampai sekarang belum ada kegiatan pembangunan di lokasi proyek tersebut, sehingga Satpol PP tak bisa bertindak,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Danny menambahkan, beberapa waktu lalu Disperumkim memang pernah melimpahkan berkas kepada Satpol PP, namun hal itu terkait pembangunan mess karyawan di belakang proyek Transmart. “Kalau soal mes karyawan, memang ada, karena izinnya nggak punya, sebab itu tadinya kan rumah warga, dan sudah kami tindak,” jelasnya,

Pihaknya mengaku sudah memanggil pihak pelaksana proyek, terkait pembangunan mess karyawan, namun pihak pelaksana mangkir. “Makanya pekan ini, akan kami panggil lagi,” tuntasnya.

(ryn/dik/c)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here