METROPOLITAN – Baru empat desa dari 416 Desa Se- Kabupaten Bogor, yang menyerahkan laporan penyusanan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBD Desa) tahun 2018. Padahal, Maret ini merupakan waktu penyerahan dokumen pencairan Anggran Dana Desa (ADD) tahap pertama ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor. Jika melewati batas waktu yang ditetapkan, kepala Desa dan perangkatnya terancam tidak gajian.

Sekdes Desa Babakan, Kecamatan Dramaga Ahmad Yani mengaku, saat ini pemerintah desa sedang kejar tayang mengerjakan pelaporan kartu kendali penyusunan RKPdes, guna perlengkapan pencairan ADD tahap pertama. Sebetulnya, kelengkapan seperti kartu kendali pengelolaan keuangan dan aplikasi Siskeudes, kartu kendali pelaksaan pembangunan, kartu kendali tahapan penyusunan dan dokumen RKPDES tidak begitu menyulitkan karna di setiap Desa sudah ada bagaianya.

Jika dikerjakan satu persatu bisa cepat selesai, namun pekerjaannya sering kali di tumpuk sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Ini yang sering terjadi, membuat pelaporan lambat dikerjakan “Kalau di Desa Babakan sudah beres, tidak di serahkan ke DPMD,”ujarnya.

Ia menambahkan, untuk pencairan ADD dibagi dalam dua tahap. Besaran nilai anggran ADD yang di terima desa disesuaikan dengan pagu indikatif desa masing -masing. Sesuai dengan RPJMDES dan pagu indikatif, Pemerintah Desa Babakan mendapatkan ADD sekitar RP 503 juta . ADD tersebut di peruntukan untuk Gaji Kepala desa, perangkat Desa, insentif RT/RW, Guru Ngaji, Linmas, dan belanja Modal seperti ATK. “Rata-rata perdesa satu tahun mendapatkan anggran sebesar Rp 500 juta, jika dua kali mengambil satu desa hanya mendapatkan ADD Rp 250 juta,”katanya.

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bogor Deni Ardiana menjelaskan, dari 416 des se- Kabupaten Bogor baru empat desa yang sudah menyerahkan laporan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Anggran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBD Desa), sisanya masih proses di setiap Kecamatan. Meski begitu, pihaknya terus mendorong para aparatur terkait supaya segera menyelesaikan pekerjaan rumah mereka. ”Kami tunggu sampai bulan Maret. Jika telat, ADD tidak bisa di cairkan dan masuk ke rekening kas daerah,’’ kata dia.

Ia menegaskan, sebetulnya tidak ada yang sulit jika pemdesnya mau bekerja. Sering kali laporan di tumpuk, hingga telat di laporkan. Terserapnya ADD ataupun DD tak lepas bantuan dari kecamatan, pendamping dana desa, Badan Pemberdayaan Desa (PBD) maupun masyarakat yang turut membantu mengawasi dan mengawal bantuan dana desa dan alokasi dana desa agar sesuai peruntukan dan tertib lapor.

Kita terus genjot agar para kades cepat membuat laporan ADD, sehingga sebelum bulan Maret ADD sudah bisa di cairkan,”katanya.

Ia menambahkan, masih adanya desa yang belum mengerti pelaporan ADD atau pun DD, itu merupakan dinamika proses pembelajaran. Guna mengatasi permasalahan tersebut, DPMD terus melakukan pembinaan dari mulai bagaimana menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), mengelola dana sesuai kebutuhan hingga pelaporan pertanggung jawaban melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Dengan Siskeudes ini selain memudahkan Pemerintah Desa dalam menyusun laporan juga berhasil mengefektifkan anggaran karena mereka dituntut transparan dalam mengelola anggaran dan terhitung dalam satu tahun DPMD sudah empat kali melakukan pembinaan atau bimtek.

Pemdes masih dalam proses pembenahan dan kita trus melakukan pembinaan dan peningkatan kafasitas ke desa-desa,”tukasnya .

(ads/dik/c)

1 COMMENT

  1. Terus apa kabar dengan pejabat yang di atas yang tidak mau ribet akan kerjaan, sehingga kerjaan dibebankan kepada bawahan. bukankah kerjaan seperti itu ditanggung sama atasan bukan sama bawahan, lantas kinerja atasan sepertiapa? gajih jelas beda jauh kerjaanpun jelas lebih jauh juga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here