Menanggapi masalah ini Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Bogor, Enday Dasuki mengatakan, bicara soal pembangunan itu menurutnya banyak yang harus terlibat, di dalam pertanggung jawaban hasil pembangunan, dari mulai perencanaan, penentuan penyedia jasa atau biasa disebut lelang, pelaksanaan dan pengawasan, yang dalam hal ini satu paket pengawasan dan perencanaan.

“Perencanaan itu harus betul – betul sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya, sehingga menghasilkan biaya yang betul – betul mewakili pekerjaan yang akan dikerjakan, ketika masuk didalam pemilihan penyedia jasa maka seleksi harus dilakukan walaupun kedepan tidak tau seperti apa peraturan perundang – undangan jasa kontruksi, yang pasti kedepan semakin sulit dan terarah,” ujarnya kepada Metropolitan di ruang kerjanya, kemarin.

Masih kata Enday, kalau saja evaluasi itu dilakukan hanya berdasarkan administrasi tapi tidak melihat masalah teknis, yang terpenting setiap proyek adalah survey lapangan. Dengan mengetahui lapangan pihaknya bisa mengeluarkan metoda – metoda kerja yang baik dan benar. Himbauan dirinya kepada kontraktor harus kerja dengan yang seharusnya dalam kontrak.

“Terpenting yang saya fokuskan terhadap pembangunanya itu sendiri, tolong PPK dan Konsultan pengawas harus berani mengambil langkah dan mengambil tindakan ketika tidak sesuai dengan kontrak, pertanyaan kenapa tidak berani mengambil tindakan itu, apa konsultan juga tidak ada orang, atau PPK juga ada masalah, logikanya pemborong kerja tidak mungkin tidak benar kalau diawasi yang benar, jadi faktor pengawasan yang benar,” tukasnya.

(dyn/b/sal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here