Shelter Cuma Dipakai Ojol

by -

Saat ini, jumlahnya mencapai 71 shelter, terdiri dari 47 shelter BTS (Bus Transit System) dan 24 shelter non-BTS, tersebar di beberapa titik. Dalam upaya memberikan pelayanan transportasi masal. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menilai jumlah tersebut masih kurang. Tahun ini, Pemkot menggelontorkan anggaran sebesar Rp1.529.800 dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), untuk memdirikan 15 shelter baru. Berbeda dengan Pemkot pengamat transportasi menilai, seharusnya Pemkot Bogor lebih fokus dalam menata jumlah armada dan penambahan rute angkutan umum.

“Pagu anggarannya kurang lebih Rp1,5 miliar, ada di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor. Kami sih menargetkan secepatnya bisa memasukan berkas lelang, jadi (lelangnya) antara Mei atau Juni 2018,” kata Kepala Bidang Sarana Prasarana (Sarpras) Dishub Kota Bogor, Dody Wahyudin, Rabu (28/3).

Kelimabelas lokasi tersebu, diantaranya, mulai dari lokasi tengah kota seperti Taman Kencana, Jalan Lodaya, dan GOR Pajajaran, hingga ke pinggiran kota seperti SD Cibuluh dan RSUD Kota Bogor. “Secara teknis, untuk yang non-BTS kurang lebih sama dengan yang sudah ada, panjang bisa 10 meter. Bisa jadi sama lah dengan yang sudah ada sekarang, misalnya shelter yang di depan DPRD Kota Bogor,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Pengamat Transportasi Kota Djoko Setijowarno justru menilai, memperbanyak jumlah shelter atau tempat transit untuk angkutan umum bukan solusi dalam memecahkan masalah transportasi di Kota Hujan. Djoko menuturkan, seharusnya Pemkot Bogor lebih fokus dalam menata jumlah armada dan penambahan rute angkutan umum.

ā€œPemkot Bogor saya kira sudah gagal dalam revitalisasi Angkutan Umum, yang selama ini digaung-gaungkan. Indikatornya, dalam lima tahun kebelakang, pertambahan rute tidak maksimal, beberapa tidak operasi. Belum lagi bus Transpakuan, bagaimana operasionalnya sekarang. Secara umum belum ada perbaikan sistem transportasi kearah lebih baik,” katanya kepada wartawan.

Pria yang juga Dosen Universitas Katolik Soegijapranata ini menambahkan, banyak shelter non bus yang malah dijadikan tempat berjualan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan tempat mangkal ojek online. “Memang diperlukan, tetapi pengawasan juga harus optimal. Apalagi sekarang malah jadi tempat mangkal ojek online, yang seharusnya ditata. Sebab, masalah angkutan umum erat dengan perkembangan angkutan online,” sambungnya.

Dirinya berpendapat, Pemkot Bogor seharusnya lebih mengutamakan konsep buy the service, atau membeli pelayanan. Menurutnya, jika pelayanan sudah baik, masyarakat akan memilih angkutan umum masal sebagai moda mobilisasi.

“Armada dan rute ditambah. Belum lagi katanya kan kebijakan penggantian angkot ke bus sedang, yang nyatanya belum juga terealisasikan. Para sopir harus dapat bayaran bulanan, bukan lagi setoran. Ini semua akan meningkatkan pelayanan, itu dulu yang semestinya jadi prioritas, baru infrastruktur. Orientasinya pelayanan, bukan pendapatan,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan (Adalbang) Setda Kota Bogor Rahmat Hidayat, membenarkan adanya anggaran Rp1,5 miliar tersebut, untuk membuat shelter angkutan umum yang baru, dalam menunjang kualitas transportasi Kota Bogor.

“Ada di Dishub. Dalam membangunan shelter angkutan umum. Paketnya, jasa konstruksi pembangunan shelter angkutan umum, di 15 lokasi. Belum ada berkas, jadi belum ada (ditayangkan di LPSE). Ya kami sih berharap secepatnya lah, menghindari gagal lelang,” pungkasnya.

(ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *