Ulama Tolak Karouke MV

by -51 views

Kalangan ulama di wilayah Kecamatan Bogor Barat meminta supaya Pemerintah Kota Bogor menutup Tempat Hiburan Malam (THM) bernama MV Karauke, di Ruko Brajamustika, Jalan Semeru, Kecamatan Bogor Barat. Ulama menilai, Wilayah Kecamatan Bogor Barat yang terdiri dari 16 kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai 170.664 jiwa merupakan daerah agamis. Di wilayah terserbut berdiri Ponpes Al-Falak Pagentongan, Al-Ghozaly, dan Al-Ihya Cibalagung. Sedangkan THM indentik dengan kemaksiatan. Para ulama sepakat menolak keberadaan THM MV Karouke.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor KH Mustofa Abdullah Bin Nuh mengaku ada kesepakatan diantara para alim ulama se-Kecamatan Bogor Barat, yang tidak membolehkan adanya THM di wilayah tersebut. “Saya sependapat dengan ulama se-Bogor Barat, disini daerah agamis dan religius. Saya setuju tidak ada THM di Bogor Barat ini,” kata Kiai Toto, sapaan karibnya.

Secara Umum, lanjut Kiai Toto, hiburan sifatnya mubah atau boleh saja. Artinya, keberadaan tempat hiburan harus jelas manfaatnya, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor jangan asal saja memberikan izin. “Masyarakat bisa menilai, apakah hiburan malam itu murni untuk hiburan keluarga atau ada unsur maksiat nya. THM dekat dan indentik dengan kemaksiatan, jadi lebih baik ditolak saja,” ungkapnya.

Terpisah, Pimpina Ponpes Raudhatun Nur Bogor, Habib Novel Alaydrus mengaku kaget saat mengetahui ada THM karaoke yang beroperasi di Kecamatan Bogor Barat. Novel menegaskan sudah ada komitmen dari para ulama agar Bogor Barat bersih dari THM. Seperti sebelumnya ulama juga menolak THM Nada Lestari, yang akhirnya tidak jadi beroperasi.

“Kami menolak adanya THM di Kecamatan Bogor Barat, sebab sudah ada kesepakatan, menjaga daerah ini sebagai daerah agamis dan religius. Maka, kalaupun pemkot sudah memberi izin, ya harus ditinjau ulang izinnya,” ucapnya kepada wartawan, via telepon seluler.

Novel memaparkan, surat penolakan sudah dilayangkan para ulama ke Muspida. Menurutnya, para ulama dan masyarakat tidak pernah terlibat dalam proses perizinan MV Karaoke. Apalagi lokasi THM berdekatan dengan Rumah Sakit (RS) Marzoeki Mahdi dan RSUD Kota Bogor, sehingga dapat mengganggu ketertiban di wilayah itu. “Tidak Ada informasi atau pemberitahuan kepada ulama, tahu-tahu sudah beroperasi saja itu tempat karoke MV. Ini masalah besar dan pemkot jangan diam saja,” tegasnya.

Terpisah, Camat Bogor Barat, Pupung Purnama membenarkan adanya keberadaan tempat karaoke di wilayahnya. Pupung pun mengklaim, tempat itu sudah mengantungi izin resmi yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan sudah beroperasi sejak Jumat (9/3), pekan lalu. “Sudah lengkap (perizinannya, red). Tidak ada penolakan atau keberatan warga, makanya sudah operasi lebih dari seminggu,” ucapnya saat dikonfirmasi.

Pupung menambahkan, tim dari DPMPTSP sudah melihat aspek sosial kaitan lingkungan dan warga sekitar, termasuk komunikasi dengan alim ulama di Kecamatan Bogor Barat. Menurutnya, DPMPTSP mengeluarkan izin tempat tersebut, karena aspek-aspek penentu perizinan sudah terpenuhi. “Saya juga sudah menekankan kepada tim, intinya agar berkomunikasi dengan para alim ulama di Kecamatan Bogor Barat. Agar tidak ada permasalahan atau penolakan kedepannya, seperti yang sudah-sudah” jelasnya.

Di lain tempat, Kepala Bidang Perizinan Perekonomian dan Sosial Budaya (PPSB) DPMPTSP Kota Bogor Adhitya Bhuana Karana menegaskan, perizinan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata, red) keluar setelah pihaknya meneriman berkas atau rekomendasi dari dinas terkait, beserta aparatur wilayah setempat. Adit juga menerangkan, sudah tidak ada masalah dalam proses perizinan, namun evaluasi bisa saja dilakukan jika kedepannya timbul permasalahan. “Sudah keluar izinnya. Ada surat perjanjian, dari perwakilan pengelola karaoke, jika pasca dikeluarkannya izin ada permasalahan, maka siap untuk dievaluasi,” tandasnya.

Sementara itu, Plt Wali Kota Bogor Usmar Hariman mengatakan, jika memang izin sudah keluar, namun pada dinamikanya ada gejolak di warga sekitar, maka bisa saja dilakukan evaluasi terhadap izin tersebut. “Kalau TDUP-nya sudah keluar, maka ada aspek-aspek yang sudah dipenuhi. Tentu dinas lebih tahu,” katanya saat dikonfirmasi Metropolitan.

(ryn)

Loading...