CIBINONG – Setelah bersilaturahmi dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Asosiasi Pengembang Pemukiman dan Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) melakukan audiensi pada 13 April 2018 dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hal ini bukti keseriusan Apersi untuk mewujudkan ketersediaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat.

Kabid Perizinan DPMPTSP Dani Rahmat mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bogor sangat mengapresiasi dengan adanya audiensi ini. Audiensi sebagai sarana tukar pikiran dan sharing permasalahan perizinan antara dinas dan pengembang.

“Kalau bisa kita adakan rutin pertemuan seperti ini,” pintanya.

Sementara itu Kasi Perumahan pada DPKPP Rini menerangkan, agar Apersi mengetahui peta LP2B atau sawah abadi. Sehingga pengembang tahu daerah dan lokasi mana yang masuk area LP2B tersebut.

Ketua Apersi Korwil III Jabar Achmad Yani Hasim mengapresiasi Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan PP 64/2016. Pihaknya bersyukur akan berjalan peraturan tersebut dengan dibuatnya Perda PERKIM dan IPPT yang saat ini masih Raperda. Dimana untuk rumah subsidi tidak diperlukan lagi izin lokasi. Sementara peal banjir dan amdal lalin berlaku situasional. Sedangkan UKL/UPL cukup diganti dengan SPPL.

“Ini akan menghemat jangka waktu pengurusan perizinan menjadi 1,5 – 2 bulan,” tuturnya.

Ia mengatakan, percepatan perizinan ini akan berdampak pada pengurangan backlok perumahan di Kabupaten Bogor yang mencapai 1.7 juta.

“Kita mengajukan usulan kepada DPMPTSP agar perizinan perorangan di perbolehkan untuk luasan dibawah 1 hektar,” pungkasnya.

(din/b/sal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here