News, Sport and Lifestyle

DPRD dan Walhi Desak Pemkab Benahi Sukamakmur

METROPOLITAN – Pascabanjir bandang dan longsor melanda Kecamatan Sukamakmur dan Cisarua belum lama ini, jadi sorotan DPRD Kabupaten Bogor dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat. Wakil Ketua DPRD Saptariani mengatakan, sebagai pemilik wilayah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor harus tegas karena aturan yang dilanggar. Harus ada ketegasan dari pemda. Kabarnya, bencana ini juga salah satunya diakibatkan karena lahan perhutani yang dibuka tanpa izin,”ujarnya.

Sapta menambahkan, rencana pemanggilan atau rakor dengan perhutani jangan hanya sebatas seremoni belaka. Karena dalam pertemuan tersebut harus menghasilkan titik terang yang jelas untuk kehidupan masyarakat ke depannya. “Kalau nanti hanya seremoni buat apa, minimal ada solusi ke depan,” tegasnya.

Kerusakan alam ini juga berdampak luas dan menjadi warning bagi Pemkab Bogor, termasuk kawasan Puncak. Ia menilai, adanya kerusakan alam berarti ada sesuatu yang tidak sinkron dimana aturan dan keinginan tak berjalan lurus. “Aturan tata ruang ada, tapi mengapa tetap saja ini terjadi. Pemda kurang tegas dan akibatnya menjadi seperti ini,”katanya.

Terpisah, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat Dadan Ramdan menjelaskan, berdasarkan peta geologi, kawasan Puncak memang rawan longsor. Namun, kondisi itu diperparah dengan pembangunan properti komersil, seperti hotel, vila atau rumah makan yang terjadi setiap tahun yang menjadi penyebab air curah hujan tidak terserap dengan baik. Berdasarkan data 2016, Walhi pernah melakukan penelitian terkait bangunan liar di Puncak. Saat itu, terdapat 340 bangunan komersil dan 40 persennya di antaranya tidak memiliki izin. “Penertiban bangunan liar kan sempat ada tuh sejak 2015 oleh Satpol PP Kabupaten Bogor. Harusnya jangan berhenti. Harus diaudit bangunan-bangunan itu, terutama yang bersifat komersil,”katanya.

Pembongkaran bangunan terutama vila liar sempat digalakkan 2013 dan 2015 lalu dengan menggunakan anggaran Bantuan Provinsi (Banprov) DKI Jakarta. Pada 2013 banprov mencapai Rp2,1 miliar dengan asumsi per bangunan menghabiskan dana Rp10 juta dan kembali dilakukan pada tahun 2015. Dadan menuturkan, idealnya sekitar 80 persen kawasan Puncak seharusnya merupakan hutan lindung. Namun, yang terjadi saat ini justru sebaliknya. “Kenyataannya sekarang 60 persen kawasan di Puncak merupakan bangunan permanen yang tidak bisa menyerap air,” tukasnya.

(ads/b/els)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *