FITRA Sukabumi Sebut Pemkot dan PD Waluya Tak Teliliti Kelola Anggaran

by -

METROPOLITAN – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi, kemarin merilis hasil kajian terkait kinerja tata kelola keuangan pemerintah daerah. Dari rilis tersebut, FITRA menyebutkan Pemerintah Kota Sukabumi tidak teliti dan profesional dalam mengelola anggaran yang notabene uang rakyat.

Lembaga ini menyoroti perbedaan catatan Nilai Investasi Permanen, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD (Perusahaan Daerah) Waluya pada tahun anggaran 2016. Sebagaimana tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menunjukan ketidak-telitian Pemkot Sukabumi dalam melaksanakan tugasnya. “Bagaimana mungkin pemerintah daerah abai terhadap pengadministrasian keuangan publik?,” tanya Direktur Fitra Sukabumi, AA Hasan dalam rilis tersebut.

Dari catatan FITRA Sukabumi, sejak 2009-2014, PD Waluya selalu mengalami kerugian. Total kerugian mencapai Rp8,912 Milyar. Artinya perusahaan ini tidak sehat karena penyertaan modal Pemerintah Kota Sukabumi kepada PD Waluya sampai 2016 sebesar Rp7,5 milyar dikelola PD Waluya dengan keuntungan 0 persen. “Tidak ada untung bahkan merugi adalah sebuah kekonyolan,” jelasnya.

FITRA menjelaskan, PD Waluya baru berhasil mengelola usahanya pada 2015 dan 2016, dengan keuntungan masing-masing Rp260,275,272,00 dan Rp. 288,959,232 atau total keuntungannya adalah Rp.549,234,595. Sehingga kerugian PD Waluya per 31 Desember 2016 sebesar Rp.8,362,288,052. Kondisi ini berimbas pada devisitnya penyertaan modal pada PD Waluya sebesar Rp.862,288,052, jika dikurangi dari total kerugian pada 2016 dengan total penyertaan modal.

“Namun yang lebih mencengangkan adalah dalam LKPD 2016, devisit penyertaan  modal hanya sebesar Rp.402,745,090. Artinya terjadi selisih sebesar Rp. 460,135,926 dari yang seharusnya,” lanjut AA Hasan.

Pada 2015, PD Waluya pun juga diduga melakukan kesalahan dalam penghitungan pajak, sehingga pembayaran pajaknya sebesar Rp.32,534,409 dari yang seharusnya sebesar Rp.14,149,891. Atau dengan kata lain terjadi kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp.18,384,518 dari pendapatan bruto PD Waluya 2015 sebesar Rp.1,414,989,087. Padahal dalam pasal 1 ayat 3 PP 46 Tahun 2013 tentang Pph atas Usaha dari Peraedaran Bruto tertentu adalah 1.

(suk/ram)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *