SUKABUMI – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal terhadap Bank BJB mendapat sorotan Fraksi PPP DPRD Kabupaten Sukabumi. Dalam rapat paripurna, Sekretaris Fraksi PPP Ujang Rahman menyampaikan poin khusus terkait raperda tersebut.

Pertama, terkait penyaluran modal yang diharapkan sampai ke pengusaha kecil. Kedua, tentang manajemen risiko atas berlakunya aturan tersebut. “Kami memahami dan menyadari bahwa tujuan dari penyertaan modal daerah kepada Bank BJB Tbk di antaranya akan disalurkan untuk para pengusaha kecil,” kata Ujang.

Untuk itulah, lanjutnya, pemerintah daerah dan PT Bank BJB Tbk harus betul-betul profesional dan proporsional dalam peruntukan dan pendistribusian dana tersebut. “Jadi ini bisa berdampak terhadap derajat perekonomian masyarakat, taraf hidup dan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi,” bebernya.

Begitu juga tentang alokasi Company Social Responsibility (CSR) sebesar lima persen dari laba yang dikembalikan ke masing-masing daerah. Uang itu diharapkan bisa mendongkrak perekonomian masyarakat skala kecil dan menengah serta dapat meminimalisasi kondisi objektif infrastruktur/sarana keagamaan yang cukup memperihatinkan.

“Penyertaan modal pemerintah daerah ini semoga menjadi bagian dari solusi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang selanjutnya demi membangun kehidupan pembangunan dan perekonomian Kabupaten Sukabumi,” jelasnya.

Meski begitu, ia juga menyinggung soal manajemen risiko yang tertuang dalam Raperda Penyertaan Modal kepada BJB. “Mohon penjelasan seperti apa dan bagaimana MoU-nya dan sistem/aturan manajerial yang bagaimanakah yang akan diterapkan, serta seberapa risiko yang akan ditanggung,” tandasnya.

(*/feb/run)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here