Link Banner

METROPOLITAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta pemilu 2019. KPU akan menetapkan PKPI sebagai parpol peserta pemilu. Hal ini disampaikan Ketua KPU Arief Budiman dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (11/4) malam.

Selanjutnya, PKPI akan mengambil nomor urut peserta pemilu. “Sudah ditentukan waktunya, KPU akan melakukan rapat pleno terbuka partai politik, dilanjutkan pengambilan nomor urut partai politik. Sebagaimana dimaksud pada putusan untuk partai PKPI,” kata Arief.

Sebelumnya, Majelis Hakim PTUN mengabulkan gugatan PKPI dan memerintahkan KPU menerbitkan SK untuk PKPI sebagai peserta pemilu 2019. “Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan partai politik peserta pemilu 2019 yang pada pokoknya menetapkan PKPI tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu,” ujar hakim dalam sidang di PTUN, Jalan A Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur.

“Memerintahkan tergugat mencabut Surat Keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan partai politik peserta pemilu 2019; Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetapan penggugat, PKPI, sebagai parpol peserta pemilu 2019,” sambung hakim membacakan amar putusan.

Sesaat setelah putusan diketuk hakim, kader PKPI yang memenuhi ruang sidang langsung sujud syukur. Mereka juga menghampiri Ketum PKPI Hendropriyono dan langsung memeluknya.

“Akhirnya PKPI akan ikut dalam pemilu 2019. Dan atas nama seluruh jajaran PKPI dan keluarga besar, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim PTUN. Mereka telah bekerja keras dan berkeadilan atas nama Allah SWT,” ungkap Hendropriyono di PTUN.

Berbeda dengan PKPI, PTUN justru menolak gugatan Partai Republik terkait SK penetapan parpol peserta pemilu. “Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat sepenuhnya,” kata Hakim Ketua Deni Sutiyoso membacakan amar putusan di PTUN Jakarta.

Gugatan tersebut diajukan karena keputusan KPU yang menyatakan Partai Republik tidak lolos dalam proses administrasi. Karena itu, parpol tersebut tidak berlanjut ke tahapan proses verifikasi dan dinyatakan tidak lolos menjadi peserta pemilu 2019.

(de/dkp/ram/run)

Link Banner

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here