Syaikhu Janji Sejahterakan Tenaga Pendidik

by -

Calon Wakil Gubernur Jawa Barat (Cawagub Jabar) Ahmad Syaikhu menjanjikan kesejahteraan bagi stakeholder pendidikan. Kesejahteraan itu akan diberikannya melalui peningkatan biaya upah minimum bagi tenaga honorer dan dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos).

Saat menjabat di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, kedua hal itu sudah dilakukannya. Tenaga honorer di bidang pendidikan mendapat upah sebesar Rp5,1 juta perbulan, dana BOS di tingkat SMK satu siswa mendapat Rp100 ribu perbulan dan tingkat SMA satu siswa mendapat Rp170 ribu perbulan. Dengan harapan, kedua hal itu dapat menyejahterakan tenaga pendidik dan pelajarnya. “Ini yang akan kita lihat secara bertahap, kalau Provinsi Jabar apakah bisa memenuhi itu. Kalau di Bekasi bisa dilakukan karena APBD-nya sangat memungkinkan,” ucapnya.

Sementara itu, ada yang menarik saat sesi bincang-bincang yang dilakukan Syaikhu bersama pewarta Kota Bogor di Rumah Makan Bunut Semeru, Kecamatan Bogor Barat. Pendamping Sudrajat ini mendapatkan pertanyaan jika tidak terpilih sebagai pemimpin Jawa Barat apa yang akan dilakukan. “Ya kita tinggal menyaksikan saja bagaimana (siapa) yang terpilih nanti,” celetuknya seraya tersenyum.

Akan tetapi, sebelum gelak tawa berkepanjangan, Syaikhu menuturkan bahwa jika memang pasangan Asyik belum dipercaya memimpin Jawa Barat kedepan, tentu ia akan menyampaikan gagasan atau ide yang dimiliki ke pemimpin terpilih, khsusunya wakil gubernur. Kalau pun dianggap bermanfaat, tentu ia mempersilahkan gagasan dan ide yang dimiliki itu untuk digunakan. “Saya sampaikan ke gubernur terpilih, bahwa inilah konsep-konsep yang dimiliki saya untuk membangun Jabar. Kalau bermanfaat silahkan digunakan,” bebernya.

Dalam kesempatan ini, Syaikhu juga sempat memaparkan beberapa program unggulan yang dimilikinya. Diantaranya, pengentasan kemiskinan, kemacetan, meningkatkan keamanan wilayah dan lain sebagainya. “Khusus soal penataan stasiun dan terminal di Kota Bogor, ini menjadi suatu keharusan. Kita juga harapkan pada situasi tertentu peran pemerintah daerah, provinsi dan pusat itu harus sinergis,” ungkap Syaikhu.

(rez/b/els)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *