PARUNGPANJANG – Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Kadisperdagin) Kabupaten Bogor Dace Supriadi menyoroti pembangunan pasar modern di Perumahan Sentraland Desa Parungpanjang Kecamatan Parungpanjang. Pasalnya hingga kini pengelola pembangunan pasar tersebut tidak berkoordinasi dengan Disperdagin.

“Jadi kalau main bangun terus izinnya tidak ada bagian Satpol PP untuk menindak,”ujarnya kepada Metropolitan, kemarin.

Dace menjelaskan, kalau mau bangun pasar itu  yang pertama tanahnya harus milik sendiri. Kemudian perizinan itu yang pertama harus ditempuh adalah Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Bogor. “Boleh tidak di dinas (BPMPTSP) nanti diizinkan untuk pasar. Dan dinas tersebut tidak akan mengeluarkan izin sebelum didahului oleh kajian sosial ekonomi dan kejian teknis dari dinas kita (Dispedagin). Kalau kajian dari kita layak BPMPTSP mengeluarkan IPPT kemudian IMB, pengelolanya baru bisa membangun dan operasional,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama PD Pasar Tohaga Kabupaten Bogor Romli Eko mengatakan, soal pembangunan pasar modern Sentraland itu kewenangan Pemerintah Daerah.

“Kalau saya bilang negara harus hadir melindungi pasar rakyat,” tegasnya.

Eko menambahkan, siapapun yang membangun pasar modern harus berkomunikasi dengan pengelola pasar rakyat jangan sampai terjadi pasar rakyat atau pedagangnya harus bertempur sendiri melawan mereka. “Jadi negara harus hadir, dalam konsepsi melindungi pedagang pasar rakyat apapun itu,” pungkasnya.

(sir/b/sal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here