Link Banner

GUNUNGPUTRI – Beberapa korban penipuan dengan terdakwa HM yang juga Kades Cikeuas Udik mendatangi kantor PN Cibinong, kemarin. Sekitar Pukul 09:30, para korban antara lain, Husein Heyder, Lili W Sutomo, Erni Herdinati, Evi Sopia, Riartno Haryowibowo didampingi kuasa hukumnya menyerahkan surat pernyataan sikap sekaligus desakan.

“Kami tidak main-main. Kasus ini harus tuntas, dan akan banyak yang terlibat,” tukas Kuasa Hukum Korban, Juhana Komar.

Ia menilai, ada keganjilan dalam proses penanganan kasus ini. Karenanya, para korban juga mempertanyakan kinerja aparat hukum yang terkesan enggan mengambil langkah tegas. Mereka menduga, adanya campur tangan elit Pemerintah Kabupaten Bogor. “Ini jelas persoalan hukum yang butuh sikap tegas. Karena akan banyak korban lagi jika pelaku tak ditahan,” ucapnya.

Terlebih lagi, dalam kasus tersebut berkaitan dengan proyek pemerintah yaitu pembangunan akses Jalan Tol Cimanggis-Nagrak di Desa Cikeuas Udik.

“Karena itu, kami juga tegaskan akan memfollowup hingga KPK,” ucapnya.

Selain ke KPK, surat para korban akan juga ditembuskan kepada  Ketua Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Aspidum Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan Ketua

Pengadilan  Negeri Cibinong.

“Jika polisi dan jaksa di Cibinong tak berani tegakkan hukum, maka harapan kami ada pada penegak hukum di atasnya,” tegasnya.

Di lain tempat, Ketua Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Bogor, Ahmad M Horu menerangkan hasil penelitian yang dilakukannya.

Berdasar data yang ia terima, diketahui tanah para korban merupakan beberapa bidang ruas tanah yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan akses Jalan Tol Cimanggis-Nagrak di Desa Cikeuas Udik, sesuai peta bidang tanah nomor 93/2010 tanggal 19 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

“Dalam peta bidang tanah itu nomor 86 atas nama Sumaryanto seluas 1.6890 meter persegi. Tiba-tiba tanah itu telah dimiliki oleh PT Puriwirajaya. Maka terjadilah sengketa,”tuturnya.

Kemudian pada tahun 2007 panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Bogor memerintahkan kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priuk, Direktorat Jendral Bina Marga, Direktorat Bina Teknik Kementrian Pekerjaan Umum selaku pihak yang memerlukan tanah untuk menitipkan kepada Pengadilan Negeri Cibinong uang ganti rugi.

Alhasil, digelontorkanlah uang pemerintah untuk membeli bidang tanah tersebut. Satu bidang milik Sumaryanto, dengan luas 2.535 meter seharga Rp 988.650.000. Kemudian tanag seluas 1.690 meter dihargai Rp 659.100.000. Dan tanah seluas 572 meter dihargai Rp 223.080.000.

“Persoalannya, uang titipan itu tak ada di PN. Entah siapa yang mengambilnya,” tukasnya.

Hingga kemarin, HM masih bebas berkeliaran. Bahkan, jaksa penuntut umum (JPU) belum mengetahui jadwal sidang terdakwa. “Sampai saat ini saya tidak tahu jadwal sidangnya kapan,” tukas JPU, Anita.

Terpisah, Humas PN Cibinong, Bambang menerangkan, para korban penipuan terdakwa HM menyerahkan surat pernyataan kekecewaan meraka pada penegak hukum. “Suratnya langsung diterima ketua,” singkatnya. Ia mengaku belum mengecek jadwal sidang selanjutnya terdakwa.

(yok)

Link Banner

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here