METROPOLITAN – Pasca ke­putusan ditundanya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Bogor Tengah hing­ga pertengahan Juli nanti, para pedagang masih keukeuh tidak ingin mau direlokasi. Apalagi potensi dari Blok A dan B Pasar Kebonkembang dinilai bisa me­matikan usaha mereka. Para pedagang yang tergabung dalam Paguyuban PKL Taman Topi bahkan sedang mengupayakan legalitas berjualan mereka di tempat yang sama. “Sebanyak 436 PKL semua menolak relo­kasi, biaya sewa mahal, peng­hasilan di sini dibawah Rp10 juta. Keringanan DP 0 persen juga kan tidak bisa dikabul. Makanya kami sedang lobi kemana-mana, untuk mendapatkan legalitas jualan di sini,” kata Ketua Paguyuban PKL Taman Topi Umar Sanusi, kemarin.­

Menurutnya, PKL Taman Topi tidak perlu relokasi. Hanya perlu legalitas dan penataan di wilayah itu. Sebab, Taman Topi sudah terkenal sebagai pusat belanja murah berkuali­tas di Kota Hujan. Makanya opsi relokasi malah akan me­matikan usaha para pedagang yang juga terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Ke­cil Menengah (UMKM) Kota Bogor. Ia pun menampik tu­dingan PKL sepanjang Jalan Dewi Sartika, yang kerap diang­gap biang keladi kemacetan di jalan penunjang Jalur Sistem Satu Arah (SSA) tersebut.

“Keberatan lah. Kami mah bisa ditata, coba lihat angkot yang ngetem sembarangan. Kemana petugasnya? Belum lagi sekarang ditambah ojek online yang ngetem. Jadi bu­kan hanya kami (biang kema­cetan). Makanya kekeh kami tidak mau pindah, lebih baik ditata. Kami akan berupaya mengejar legalitas berjualan­nya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Unit Pasar Kebonkembang Iwan Arif Budiman mengaku sam­pai saat ini belum ada komu­nikasi lebih lanjut dari dinas terkait, soal rencana penem­patan PKL di gedung Blok A dan Blok B Pasarkembang. Menurutnya, hal itu dipenga­ruhi belum finalnya keputusan lepas rapat pemantapan pena­taan PKL akhir pekan lalu. “Belum ada, komunikasi Dinas Koperasi dan UMKM. Mungkin masih menunggu hasil rapat nantinya. Bisa jadi nantinya kan pengelo­laan, bahkan mulai pendaf­taran dan pengundian juga di kami. Secara umum kami mah siap, sesuai kecukupan kios yang ada (untuk relo­kasi),” ucapnya.

Sebelumnya, penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Dewi Sar­tika yang direncanakan akan dilakukan hari ini (23/6) ditunda hingga bulan depan. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor beralasan, hal ini ter­kait dengan kondisi menje­lang pemilihan umum wali kota (Pilwalkot) pada Rabu (27/6) mendatang.

Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor Hanafi menga­takan, pemkot menargetkan tahapan penertiban PKL mulai dari Taman Topi hing­ga Pasar Kebonkembang akan mulai dilakukan pertengahan bulan depan, yakni diantara 8 atau 15 Juli. Hal itu disepa­kati setelah ada masukan dari pihak Polresta Bogor Kota terkait kondusiftas jelang pesta demokrasi daerah. “Se­suai hasil rapat, ada masukan dari kepolisian, karena kon­disi menghadapi Pilwalkot, maka konsentrasi pasti menga­rah kesana, makanya jika pe­nertiban dilakukan dalam waktu dekat, maka kerawanan juga tinggi, khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, sarannya pertengahan Juli,” katanya kepada awak media selepas rapat finalisasi pena­taan PKL di Balai Kota Bogor, belum lama ini.

Apalagi, sambung dia, masih ada terjadi penolakan yang disuarakan para pedagang, yang tentu bakal berpengaruh terhadap proses penertiban. Meski begitu, penertiban akan tetap dilakukan guna men­indaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2005. “Melakukan penataan ini pun dikuatkan dengan kebijakan aturan Sistem Satu Arah (SSA) yang diberlakukan di sekita­ran Istana Bogor. Jalan Dewi Sartika digunakan sebagai jalan alternatif,” ucapnya.

Mengenai keluhan pedagang, diantaranya soal uang muka dan cicilan untuk masuk ke Blok A dan B, Hanafi menyebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UM­KM) Kota Bogor sudah men­gupayakan kerjasama dengan meminta keringanan kepada PT. Javana, sebagai pemilik gedung. Dari sinergi dilakukan, pemkot mendapatkan ke­ringanan cicilan biaya sewa dan uang muka. ”Dinas Ko­perasi dan UMKM sudah me­lobi, dari rencana awal sampai sekarang. Dari sebelum bulan puasa. Hasilnya kan ada, di­antaranya pengurangan DP dan kemudahan skema cicilan,” imbuhnya.

Selain itu, pedagang juga sempat dijanjikan pemkot mendapat bantuan hibah Rp5 juta per pedagang. Setelah dilakukan pengecekan regu­lasi dan aturan, hal itu ter­nyata berpotensi melanggar kebijakan yang ada. Ia me­nyebut hal itu sempat terpi­kirkan, namun dalam Peratu­ran Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tertulis PKL bukanlah sasaran dari dana hibah. Sehingga jika melihat aturan tersebut, rencana hibah menjadi batal. “Ada bahasa seperti itu (dana hibah, red), tapi kan harus menyesuaikan dengan regulasi juga. Kalau tidak sesuai, meskipun tujuan bagus tapi menyalahi aturan, akhirnya berdampak negatif,” ucap Hanafi.

Terpisah, Kepala Dinas Ko­perasi dan UMKM Kota Bogor Anas Rasmana mengakui pi­haknya tidak bisa mengabul­kan keinginan para pedagang yang menginkan DP 0 persen untuk bisa masuk ke Blok A ata B Pasar Kebonkembang. Menuturnya, DP 10 persen yang ditawarkan sudah hasil lobi yang panjang dari pemkot, untuk bisa ’merayu’ peng­elola gedung agar mau mem­berikan keringanan dan prio­ritas bagi PKL eksising yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor. “Tidak bisa dikabulkan semuanya, termasuk dana untuk uang muka dan cicilan. Nilai ini sudah berkurang dari kebijakan awal, yakni 20 persen. Untuk sebuah properti, pengurangan sebesar itu sudah sangat bagus. Artinya DP 0 persen itu tidak bisa,” ucapnya. (ryn/b/els)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here