METROPOLITAN – Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah tampaknya bak­al menjadi Lebaran terakhir bagi warga yang tinggal di pinggiran rel kereta Bogor-Sukabumi. Sebab, tanah milik Kereta Api Indonesia (KAI) yang me­reka tempati bakal dipakai untuk proyek rel ganda (double track) yang nantinya akan tem­bus ke Yogyakarta.

Tak tanggung, ada tujuh kelurahan di Kota Bogor dan empat desa di Kabupaten Bogor yang terkena imbas pengerjaan proyek stragetis nasional yang bakal dimulai usai Lebaran. Ini menyusul adanya instruksi presiden agar pemerintah provinsi segera mendata jumlah warga yang menempati lahan milik PT KAI. Sebab akhir 2018, proyek rel ganda itu ditarget bisa rampung. ­

Camat Bogor Selatan Sudjat­miko Baliarto menerangkan, untuk wilayahnya kurang lebih warga di enam kelurahan akan terkena dampak penggusuran jika memang pembangunan segera dilaksanakan.

“Di antaranya membentang dari Kelurahan Empang, Batu­tulis, Cipaku, Genteng, Kertamaya hingga Rancamaya. Sedangkan wilayah lain sih Kelurahan Pa­ledang di Bogor Tengah. Nah, betul warga pinggiran rel yang paling banyak terdampak memang Cipaku. Setelah itu mungkin Batutulis ya,” kata mantan Ke­pala Unit Pelayanan Teknis Dae­rah (UPTD) Parkir Dinas Perhu­bungan Kota Bogor tersebut.

Sekda Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa mengatakan, tim yang dibentuk bersama tim indepen­den yang ditunjuk bakal menaksir jumlah uang kerohiman atau santunan yang layak diberikan. “Nanti rapat akan memutuskan berapa besaran dan daftar ma­syarakat yang akan mendapat uang kerohiman,” ujarnya.

Proses ini, menurutnya, penting dilalui mengingat proyek jalur ganda Bogor-Sukabumi masuk proyek prioritas pemerintah pu­sat. “Saya minta ke rekan-rekan juga masyarakat terkait proyek ini. Jangan ada spekulan, jangan ada provokator yang mengail di air keruh. Memprovokasi masy­arakat yang sudah bersedia di­tertibkan,” paparnya.

Kondisi ini tentu saja mem­buat warga yang tinggal di se­panjang rel Bogor-Sukabumi harap-harap cemas. Ketua RW 08, Kelurahan Batutulis, Soleh, bahkan sempat kaget mendengar upaya Pemprov Jabar yang sudah mulai mendata warga. Sebab, bisa jadi Lebaran dan puasa ta­hun ini jadi yang terakhir baginya di kampung yang sudah ditem­pati sejak turun-temurun. “Kalau sudah begitu ya mau gimana lagi,” ucapnya.

Menurutnya, dari pertemuan dengan beberapa warga terdam­pak mulai dari Paledang hingga Cipaku, ada hampir ribuan ke­pala keluarga yang bakal terkena dampak penggusuran. Untuk Paledang sendiri tidak terlalu banyak, karena yang paling ba­nyak merupakan warga dari Empang, Batutulis hingga Ci­paku.

Tercatat ada dua RW yang ter­kena imbas. Paling parah di Ke­lurahan Batutulis, yakni RW 08 dan 09. Paling banyak RW 09 bisa mencapai ratusan rumah dari tiga RT. Sedangkan di per­kirakan ada 30 rumah di atas lahan PT KAI di RT 04 RW 08 saja. “Di sini saja bisa ratusan. Nah, Cipaku mah bisa lebih dari ini. Intinya dari Paledang sampai Kertamaya bisa kena ribuan warga terdampak lah,” bebernya.

Apalagi, menurutnya, sejak warga menempati lahan di era 1970-an, ada beberapa warga yang memiliki perjanjian dengan PT KAI soal penempatan lahan tersebut. Indikasinya ada pada beberapa warga yang memang membayar pajak PBB bertahun-tahun, di masing-masing kelu­rahan. “Di atas materai, makanya ada sebagian yang bayar, ada juga yang tidak. Besarannya va­riatif, mulai dari Rp30 ribu, Rp40 ribu, Rp60 ribu hingga ratusan ribu. Nah ini kan harus dipikirkan juga. Bagaimana pertanggung jawaban dari itu, soal ganti rugi juga,” keluhnya.

Sedangkan warga Kelurahan Cipaku, Lukman (40), mengaku bingung saat ditanya bila rumah­nya jadi dibongkar. Sebab, dirinya bersama sebagian warga memang secara rutin membayar pajak PBB. “Habis gimana lagi.Cuma warga sekarang lagi mikirin ganti ruginya gimana, kan wa­cananya cuma Rp1 juta per rumah, uang kerohimannya,” ucapnya.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bogor Usmar Hariman mengaku belum mengetahui soal hasil rapat terpadu penanga­nan dampak sosial pembangunan jalur ganda kereta Bogor-Suka­bumi di Bandung, Rabu (6/6). Pemprov Jabar diketahui akan mendata lahan milik PT KAI, yang selama ini ditempati masyarakat terdampak pembangunan rel ganda kereta api Bogor-Sukabu­mi. “Belum dapat info soal itu,” kata Usmar.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) Kota Bogor Bo­ris Derurasman mengatakan, tidak mengetahui permasalahan lahan permukiman warga ter­dampak rencana pembangunan jalur ganda tersebut, karena me­mang lahan yang digunakan bukan lahan pemkot melainkan lahan PT KAI. “Apalagi data soal warga atau permukimnanya mah kami tidak punya. Rencana itu kan (pembangunan jalur ganda, red) PT KAI yang punya, tanah­nya juga milik mereka, baiknya lebih lengkap tanya PT KAI,” tandasnya.

Tak cuma warga di Kota Bogor yang ketar-ketir. Di Kabupaten Bogor ada dua kecamatan dan empat desa yang terkena imbas­nya. Yakni Desa Cigombong dan Desa Watesjaya. ”Dari dua desa itu ada warga yang tinggal di la­han milik PJKA, sekitar 500 Ke­pala Keluarga yang terkena dam­pak pembangunan jalur ganda kereta api Bogor-Sukabumi,” ujar Camat Cigombong Basrowi ke Metropolitan.

Menurut Kepala Dinas Perhu­bungan Kabupaten Bogor Eddy Wardani pembangunan jalur perlintasan kereta apai Bogor-Sukabumi akan dibangun dalam waktu dekat ini. ”Untuk pembangunan Insya Allah bulan Juli final, warga masih dalam pendataan yang akan tergusur. Namun hingga sejauh ini, kita tunggu informasi dari Pusat,” ujar Edi ke Metropolitan.

Menurutnya, untuk warga yang berada di dua kecamatan dan empat desa, Pemkab Bogor be­lum mendata secara rinci. Hal itu menunggu keputusan dari pusat, namun pembangunan akan di mulai pada bulan Juli 2018 mendatang. ”Karna warga yang tinggal di jalur kereta itu semua di lahan milik Perlintasan Jalur Kereta Api. Namun untuk pembebasannya ada atau tidak, itu kebijakan pusat, hingga saat ini masih dalam pendataan,” ucapnya. ”Untuk pembangunan pada bulan agustus 2018 nanti sudah selesai dan fisiknya nung­gu info dari Kementrian Perhu­bungan,” sambung Eddy.

Terpisah, Kepala Balai Peng­embangan Teknik Kereta Api wilayah Barat Dirjen Perkere­taapian Kemenhub Amirullah mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus mempersiapkan rencana penertiban lahan se­panjang 7,5 kilometer pertama proyek tersebut. “Kita fokus sam­pai akhir 2018 ini [jalur] Cigom­bong-Cicurug,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Rabu (6/6/2018) petang.

Pihaknya menargetkan proyek 7,5 kilometer pertama ini bisa tuntas pada tahun ini. Namun kondisi di lapangan membuat pihaknya tidak bisa bergerak cepat. Di lanskap sepanjang 7,5 kilometer dari total rel Bogor-Sukabumi 57 kilometer, lahan milik PT KAI sudah berubah fungsi. “Sekarang ada 539 ke­pala keluarga yang menempati lahan, kalau clear semua [lahan] 6 bulan sebenarnya sudah bisa selesai,” tuturnya. (mul/ryn/d/rez/run)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here