News, Sport and Lifestyle

Di-MK-kan, Tim Hadist Yakin Tetap Menang

 

METROPOLITAN – Tim pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bogor Hj Ade Yasin – Iwan Setiawan (Hadist) meyakini paslon yang diusungnya akan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bogor 2018. Meski ada gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK), hal itu dianggap tidak mempengaruhi hasil pleno rekapitulasi perolehan suara yang menyatakan pasangan Hadist unggul dibanding paslon lain.

Keyakinan tersebut bukan tanpa alasan, Wakil Direktur Bidang Hukum dan Advokasi pasangan Hadist, Usep Supratman mengatakan, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Pasal 157 ayat 5, peserta pilkada yang mengajukan permohonan ke MK paling lambat diterima 3×24 jam. Jika melihat berita acara pleno rekapitulasi oleh KPU pada 6 Juli 2018 pada pukul 23.27, maka penyampaian gugatan pasca rekapitulasi suara oleh KPU Kabupaten Bogor telah usai pada Senin (9/7).

“Laporan ke MK itu semuanya pasti diterima, tapi untuk menilai laporan itu terlambat atau tidak dan memenuhi syarat atau tidak, itu kan MK yang menilai. Artinya kita tetap berpedoman pada aturan. Kalau pun gugatan lanjut, bisa terbentur di aturan selisih minimal suara 0,5 persen,” kata Usep kepada Metropolitan, kemarin.

Terlebih, dalam pleno rekapitulasi lalu, tidak ada satu pun saksi paslon yang menyatakan suaranya hilang. Yang menjadi permasalahanan hanya soal teknis seperti Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan itu merupakan ranah KPU.

“Dan itu sudah beres karena suara sudah masuk rekap. Semua calon tak keberatan dengan hasil suara. Kalaupun ada gugatan itu hak mereka,” terangnya.

Selanjutnya, ia  akan segera berkirim surat kepada KPU Kabupaten Bogor untuk segera menetapkan pasangan Hadist sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Bogor dan menetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati Bogor terpilih periode 2018-2023.

Terpisah, Komisioner KPU Kabupaten Bogor Erik Fitriadi mengatakan, jika dihitung, batas waktu terakhir permohonan ke MK jatuh pada Senin pukul 23.27 WIB. Meski demikian, KPU baru bisa mengumumkan pemenangan Pilkada Kabupaten Bogor 23 Juli mendatang setelah ada rilis dari MK.

Menurut Erik, 23 Juli 2018 nanti Kepaniteraan MK meregistrasi semua permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK). Setelah itu, Kepaniteraan MK akan menyampaikan surat kepada KPU soal status permohonan PHP yg diajukan. Dengan dasar surat MK tersebut, satuan kerja yang tidak ada permohonan PHP ke MK, menetapkan Paslon Terpilih.

“Ini sesuai dengan Surat Edaran Mendagri terkait pengusulan pengesahan dan pelantikan kepala daerah terpilih yang salah satu dokumennya adalah Surat Keterangan Tidak ada Permohonan PHP di MK. Jadi kami tunggu dulu keputusan MK. Kepastiannya setelah 23 Juli, setelah kami mendapat rilis status gugatannya naik atau tidak,” terang Erik. (fin/c/sal)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *